Meneguhkan Harapan Keberadaban

Penulis: Ahlan Mukhtari Soamole

0
29

OPINI – Penjelasan akan politik tak akan pernah alpa dari kehadirannya. Politik selalu meneguhkan akan kebaikan, jika diketemukan argumen yang mempersoalkan bahwa politik itu jahat maka pada dasarnya seorang yang mengatakan politik jahat ialah representasi dari kejahatan itu sendiri.

Politik adalah kenyataan hidup yang memberikan pelajaran secara inklusif, sebagai warga negara dituntun memantaskan diri dalam aktivitas politik dan meresponnya secara dediktaif.

Fenomena (malapetaka politik) dalam implementasi politik praktis banyak merugikan masyarakat akibat tak didasari nilai keberadaban, muncul krisis yang tak bersudahi angka-angka pertumbuhan ekonomi menjadi simbol dan retoris.

Pada kenyataannya para penguasa dalam negeri tak mampu mengimplementasikan dalam keadilan dan kemakmuran masyarakat, malapeta politik demikian akibat ambisi merebut kekuasaan yang tidak terarah pada tujuan negara tersebut.

Politik meneguhkan sebuah harapan memeroleh kepuasan dan kebahagiaan masyarakat, dinamika politik selalu menjembatani hak-hak masyarakat yang harus dipenuhinya.

Indonesia sebagai negara plural majemuk memiliki ragam suku budaya dan bahasa perbedaan yang ada tak sama seperti watak masing-masingnya.

Politik praktis yang diperankan bangsa ini hanya melululantahkan keakraban dan berbagai nilai yakni martabat dan moral bangsa Indonesia, peran politik praktis dengan jelasnya bertentangan dengan keberadaban politik itu sendiri.

Slogan-slogan koalisi dan oposisi hanya diskursus (distorsi), media hadir dengan gaya teknokratis tanpa idealisme dan independensinya mendukung propaganda yang nyatanya merusak. Sehingga media tak lagi sebagai media yang berpihak pada masyarakat melainkan kekuasaan kapitalis.

Kehadiran lembaga independen terutama kemahasiswaan yang dianggap memiliki peran sebagai social of control dan moral forces kehilangan arah dalam partisipasinya membangun bangsa dan negara, seolah semuanya bergeliat dalam kekuasaan dan melacurkan spirit perjuangannya pada penguasa.

Legitimasi dan berbagai keputusan politik yang dipilih merupakan sebuah implikasi atas intervensi politik yang tak lagi menggairahkan dan terhadapnya mematikan harapan dan tujuannya sendiri.

Sebagaimana Himpunan mahasiswa Islam yang banyak memiliki kader dan alumni tersebar merata di seluruh Indonesia, ketika pilpres berlangsung semenjak pencalonan bahkan penetapan presiden terpilih, keeratan kader HMI masih penuh tanda tanya.

Muncul dikotomi di tubuh HMI baik pro petahana maupun eks Prabowo Sandi, dengan nampak jelasnya bahwa eksistensi lembaga seperti HMI hanya menunggu bom waktu.

Sebab, batasan-batasan moral dan amanah para pejuang perlahan-lahan dihianati kader Himpunan mahasiswa Islam tendensi politik praktis pada lembaga besar tak menutup kemungkinan lembaga lainnya pun melakukan hal serupa.

Apakah kita akan selalu rendah dan diperbudak oleh kekuasaan, ataukah membiarkan Indonesia ini di bawah penindasan dan ‘budak’ negara-negara adidaya.

Konfrontasi perekonomian dunia kontemporer, nilai jual perekonomian yang belum menuahi pengaruh terhadap elite politik beragam kepentingan kapitalisme di bawah Amerika Serikat dan China.

Namun keterlibatan Indonesia di tengah-tengahnya (G-20, Ekonomi ASEAN dll) sebagai anggota formal tak mampu memberikan harapan akan kondisi perekonomian rakyat (pasar rakyat tradisonal) baik dalam pengembangan kreatifitas dan kemandirian.

Seolah-olah perang dagang yang digeliat oleh negara adikuasa hanya menjadi mata rantai ketiak oleh penguasa tanpa keberpihakan eksplisit terhadap kondisi bangsa Indonesia.

Dinamika yang terbelakang terhadap moralitas dan perilaku autentik ini mencerminkan bahwasannya kerapkali bangsa dan negara ini pentingnya meneguhkan harapan.

Agar tercapainya hidup yang adil, makmur, bermartabat dan bermoral, dan kesemuanya itu pada hemat penulis hanya dapat dimanfaatkan dengan menumbuhkan dinamika politik yang berkeadaban. (*)