OPINI—Tak ada habisnya persoalan terus menghadang dunia pendidikan. Pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar setiap rakyat, saat ini hanyalah tinggal harapan. Tak semua dapat mengenyam manisnya pendidikan. Padahal, tak menuntut kemungkinan mereka yang tak dapat merasakan pendidikan ini adalah anak-anak yang cerdas. Generasi cemerlang penerus bangsa.

Dikabarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berencana mulai menghentikan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60 pada 2022 mendatang.

Tentu saja kebijakan ini menuai protes. Diantaranya, Protes datang dari Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang merupakan gabungan sejumlah organisasi, yang menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021.

Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang merupakan gabungan dari organisasi pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan juga organisasi pendidikan, menganggap kebijakan ini sarat diskriminasi dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial.

Sebagaimana dilansir dari republika.com, “Bertolak belakang dengan amanat pembukaan UUD 1945, bersifat diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial,” ujar Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno, saat membacakan pernyataan sikap aliansi secara daring, Jumat (3/9).

Potensi Sekolah Tutup

Sungguh, penerapan sistem kapitalis sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan telah menuai berbagai macam masalah. Salah satunya dalam dunia pendidikan ini. Ketika penguasa yang seharusnya hadir mengurusi urusan rakyatnya hanya lebih mengutamakan untung rugi, maka beginilah nasib pendidikan rakyatnya.

Bisa dikata yang bisa mengeyam pendidikan saat ini hanyalah kaum yang berduit saja. Sementara mereka yang tak memiliki duit lebih, maka tak punya kesempatan. Maka, wajarlah jika bantuan dana ini menjadi penolong mereka. Terlebih sekolah yang minim infrastruktur, maka anggaran dana ini bisa menjadi penunjang pemenuhan kebutuhan pembelajaran di sekolah.

Maka, tak salah jika dikatakan kebijakan ini mendiskriminasi hal pendidikan anak Indonesia. Bukan tak mungkin pemberlakuan kebijakan ini akan menambah angka putus sekolah di negeri ini. Sebab, kebijakan ini sendiri sangat berpotensi membuat sekolah ditutup. Padahal, menurut KPAI angka putus sekolah sudah cukup tinggi dan semakin bertambah selama masa pandemi covid-19 ini berlangsung.

Selain itu, kebijakan ini semakin menunjukan kepada rakyat bahwa negara telah gagal membangun infrastruktur pendidikan bagi rakyatnya. Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan yang kokoh malah ditarik. Hanya karena persoalan jumlah siswa. Inilah carut marut pengelolaan infrastruktur sekolah dalam sistem kapitalis sekuler.

Secara ekonomi, sistem sekuler ini telah menghasilkan negara yang bermasalah. Sehingga anggaran sangat minim. Hal ini tentu saja menyebabkan infrastruktur sekolah bukanlah prioritas. Dalam sistem ini pendidikan hanyalah barang komoditas. Akibatnya negara lemah terhadap tanggung jawabnya sebagai pihak yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan. Alhasil, birokrasi tidak tegak sesuai kebutuhan, bahkan terkesan menelantarkan dan membiarkan hal itu terjadi.

Pengelolaan Pendidikan dalam Islam

Islam memandang bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi hal bagi setiap warga negara. Muslim maupun non muslim. Tanpa terkecuali. Oleh karena itu, negara wajib menyelenggarakan pendidikan secara gratis. Dan bertanggung jawab penuh atas tercukupinya kebutuhan sarana pendidikan yang bersifat dasar. Seperti, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium dll. Ini tak boleh diabaikan ataupun ditinggalkan oleh negara.

Berkaca dari pemerintahan Khalifah al Muntashiriah, dimana pada masa kepemimpinannya telah didirikan Madrasah al Muntashiriah di kota Baghdad. Yang mana setiap siswanya menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas).

Di samping itu, kehidupan keseharian siswanya dijamin sepenuhnya oleh negara. Bahkan fasilitas sekolah disediakan. Seperti, perpustakaan beserta isinya, rumah sakit dan permandian.

Dengan kemakmuran negara saat itu, seluruh kebutuhan pendidikan tercukupi. Anggaran tak pernah kurang untuk pendidikan. Makanya, tak didapati dalam catatan sejarah sepanjang syariah Islam diterapkan di masa kekhilafan itu, adanya siswa yang tak sekolah dikarenakan ketiadaan akses pendidikan diwilayahnya.

Sebab, jika infrastruktur sekolah tak tercukupi, itu berarti menghambat pelaksanaan kewajiban menuntut ilmu. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur sekolah. Negara dalam sistem Islam, benar-benar hadir untuk melayani seluruh urusan rakyat. Termasuk pendidikan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. (*)

Wallahu a’lam

Penulis: Hamsina Halik (Pegiat Literasi)

 

***

 

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com