JAKARTA—Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo meminta Pemerintah Pusat, dipimpin Presiden Joko Widodo beserta jajaran kabinetnya, segera menyusun Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), untuk kebutuhan Indonesia 100 tahun mendatang.
Hal itu disampaikan Bambang dalam pidato Pembuka Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI, dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-76, Senin (16/08/2021).
Pembukaan Masa Sidang Pertama 2021-2022 MPR RI tersebut adalah sidang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), yang dirangkaikan juga dengan Penyampaian Presiden RI tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukung.
Bambang menyampaikan adanya PPHN yang bersifat Filosofis menjadi penting untuk memastikan potret wajah Indonesia masa depan, yang penuh dengan dinamika perkembangan nasional regional dan global sebagai akibat revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan tekhnologi dan informasi.
“Keberadaan PPHN yang bersifat arahan dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional, baik dalam rencana jangka panjang maupun rencana jangka menengah,” papar Bambang.
Sementara itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Matalitti menyebutkan, pihaknya sangat mendukung adanya upaya semua pihak untuk merumuskan kedaulatan energi, kemandirian pangan, sektor kesehatan, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan.
Semua hal itu menjadi mutlak diwujudkan karena adanya kekuatan Indonesia yang termasuk sebagai wilayah tropis.
“Itu bonus bagi Indonesia, karena perang masa depan adalah perwujudan sumber daya pangan dan air bersih. Industri hulu yang telah dibangun pada era orde lama dan orde baru tidak boleh dibiarkan mati,” tambah La Nyalla.
Presiden Joko Widodo dalam menyambut permintaan ini, dalam Pidato Kenegaraan menyebutkan, semua pilar kehidupan negara sedang diuji. Pandemi yang terjadi, seperti kawah candradimuka yang menguji, mengajarkan dan sekaligus mengasah otak dengan beban berat dan resiko, yang memaksa untuk menghadapi dan mengelola masalah.
“Bukan hanya beban berat yang diberikan kepada kita, tapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepda kita. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh dan yang mampu memenangkan gelombang pertandingan,” sebut Presiden.
Sementara itu, akibat yang ditanggung negara dalam pandemi ini, telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Presiden, meski demikian, pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian bangsa.
“Fokus kita adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Dan pekan lalu pemerintah meluncurkan Online Single Submission (OSS) yang ditujukan untuk mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang beresiko rendah,” terang Presiden.
OSS dinilai sebagai solusi urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak, bisa dilakukan dengan cepat.
Bagian akhir Pidato Kenegaraan Presiden RI, memberikan apresiasi kepada semua pihak yang selalu saling peduli dan saling berbagi masalah yang berat saat ini, bisa lebih mudah diselesaikan.
“Mari kita pegang teguh nilai toleransi Bhineka Tunggal Ika, Gotong Royong dan Pancasila, bersama-sama melewati ujian pandemi, dan ujian-ujian setelahnya,” tutup Presiden. (4dr3)
