MAKASSAR – Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah memaparkan tujuh cita-cita Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, yang akan diwujudkan di periode tahun 2018 sampai 2023 mendatang. Hal tersebut dipaparkan pada Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2019, di Gedung Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin (11/3).
“Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi-materi pokok sebagai intisari LKPJ Tahun 2018. Sedangkan materi selengkapnya disajikan di hadapan dewan dalam sebuah buku LKPJ tahun 2018 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan,” kata Nurdin Abdullah.
Meski demikian, Nurdin Abdullah tetap memperhatikan esensi dari dokumen LKPJ yang telah disusun dan telah diserahkan pada rapat paripurna tersebut.
“Sebelum menjelaskan mengenai capaian kinerja Pemprov Sulsel Tahun 2018, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kebijakan pemerintah daerah yang meliputi visi dan misi Sulsel,” ungkapnya.
Adapun visi Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Nurdin Abdullah bersama Andi Sudirman Sulaiman, yakni Sulsel sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan pada tahun 2018. Dimana, penjabarannya dilaksanakan dalam tujuh misi.
Pertama, mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan antara umat beragama. Kedua, meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Ketiga, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Keempat, meningkatkan daya saing daerah dan regional, nasional dan global. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum. Meningkatkan kualitas ketertiban, kesatuan bangsa. Dan ketujuh, meningkatkan perwujudan pemerintah baik dan bersih.
Menurut Nurdin Abdullah, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulsel, maka tema RKPD adalah akselerasi pemerataan pembangunan dalam meningkatkan daya saing serta stabilitas politik dan keamanan, dalam enam prioritas kebijakan pemerintah sebagaimana tema RKPD tahun 2018. (*)
