OPINI—Hampir dua tahun sudah pandemi covid-19 di tanah air, hingga kini belum jelas akan berakhir kapan. Seluruh masyarakat tidak terkecuali anak ikut merasakan dampak pandemi. UNICEF dalam laporannya menyebutkan delapan puluh juta anak dan remaja di Indonesia menghadapi dampak sekunder yang meluas dari pandemi, seperti pengaruh pembelajaran, kesehatan, gizi, dan ketahanan ekonomi keluarga.
Pandemi telah menurunkan laju sektor ekonomi Indonesia yang menyebabkan bertambah sulitnya kehidupan masyarakat. Akibatnya orangtua disibukkan dengan urusan ekonomi dan mengabaikan kesehatan sehingga bisa jadi berdampak kepada kesehatan anak.
Prof Hasbullah Thabrani, Direktur InaHEA (Indonesian Health Economic Association) mengatakan bahwa ekonomi dan kesehatan bagaikan dua sisi mata koin, sebuah negara bisa jadi ekonominya bagus sehingga aspek kesehatannya bagus.
Bisa juga sebaliknya kesehatan yang memburuk sehingga perekonomiannya juga ikut memburuk, Negara selanjutnya akan memberi investasi besar terhadap kesehatan sehingga kasus wabah cepat teratasi.
Untuk investasi besar yang bisa kita lihat sekarang ini adalah vaksin, baik diperuntukkan untuk anak maupun dewasa.
Pandemi Covid-19 pada Anak
Pandemi telah membuat pembelajaran anak-anak beralih ke pembelajaran daring sesuai surat edaran kemendikbud No 4 tahun 2020 yang kemudian banyak menuai keluhan dari anak dan orang tua.
Jika menelisik kebelakang didapatkan keluhan kesehatan pun kerap disampaikan anak diantaranya kelelahan pada mata akibat menatap layar gawai dalam waktu yang lama.
Gejala lain yang bisa timbul akibat terlalu lama menatap layar gawai adalah gangguan pada bagian tubuh lainnya seperti nyeri pada leher, bahu dan nyeri pada kepala. Tak sedikit pula anak yang harus mengalami kelainan refraksi sehingga membutuhkan kacamata.
Interaksi anak dengan gawai pun meningkat setelah pembelajaran. Akses mudah pada berbagai media sosial dan game meningkatkan ketergantungan anak pada gawai.
Demikian pula kondisi saat ini dimana pertemuan tatap muka (PTM) telah dimulai, bukan berarti tanpa masalah. PTM yang terkesan terburu-buru karena cakupan vaksinasi anak yang masih minim tetapi harus tetap dilaksanakan mengingat pendidikan daring di masa pandemi telah menghambat transfer ilmu secara maksimal kepada siswa.
Vaksinasi Anak
Pemerintahpun mengeluarkan kebijakan untuk melakukan vaksinasi pada anak yang tahap awal dimulai pada anak usia 12–17 tahun. Pemberian vaksin untuk anak usia 12 hingga 17 tahun pertama kali pada tanggal 27 Juni 2021 lalu.
Vaksin yang diberikan adalah Sinovac dengan dosis 0,5 mL sebanyak 2x pemberian dengan jarak atau interval minimal 28 hari.
Kementerian Kesehatan mencatat, jumlah anak usia 12 hingga 17 tahun yang divaksinasi hanya 9,34% atau 2.494.621 untuk dosis pertama. Sementara vaksin dosis kedua sudah 1.432.264 atau 5,36%. Dengan target vaksinasi usia 12-17 tahun sebanyak 26.705.490 orang.
Nah, bagaimana dengan anak usia 6 hingga 11 tahun? IDAI menyatakan vaksinasi pada anak usia 6 tahun keatas dilakukan dengan menggunakan vaksin sinovac dimana hasil uji klinis fase 1 dan fase 2 vaksin buatan sinovac pada anak umur 3–17 tahun menunjukkan laporan KIPI sebanyak 13 % yang merupakan nyeri ringan pada bekas suntikan.
Kick off vaksinasi covid-19 untuk anak usia 6 – 11 tahun di Indonesia secara resmi telah dimulai pada tanggal 14 Desember di 3 lokasi yaitu Jakarta, Jabar dan Banten. Kemenkes menyebutkan vaksinasi anak 6–11 tahun dilakukan secara bertahap di provinsi dan kabupaten/kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis 1 diatas 70 % dan cakupan vaksinasi lansia diatas 60%.
Solusi kesehatan Anak
Solusi atas kesehatan anak dengan vaksin sebenarnya tidaklah berdiri secara tunggal banyak variabel lain yang menjadi pertimbangan. Sumber masalah yang sebenarnya adalah sistem karena sistem melahirkan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Saat ini sistem yang berlaku adalah sistem kapitalisme yang rusak. Di mana segala sesuatu akan dinilai dengan uang, bisnis, dan keuntungan.
Selain itu, sistem ekonomi kapitalis telah memporak-porandakan keuangan negara. Sumber daya alam yang dibanggakan hanya tinggal data, selebihnya dinikmati orang asing atau segelintir orang kaya. Negara hanya berpangku pada pajak.
Kekurangannya diambil dari utang berbunga. Setiap tahun utang, akhirnya membengkak. Bahkan, negara harus mengeluarkan uang banyak hanya untuk membayar bunga. Alhasil jatah kesehatan, pendidikan, dan fasilitas pun makin menipis.
Ketika tidak ada dana yang mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat, investor menjadi solusi untuk penyediaan fasilitas kesehatan dan ujung-ujungnya adalah bisnis. Makanya tidak heran jika pelayanan kesehatan yang bagus perlu biaya mahal.
Sehingga bisa dipastikan perwujudan kesehatan anak yang murah dan berkualitas tidak akan pernah terwujud dalam kapitalisme, meskipun berbagai lembaga bekerja sama dan mencari terobosan. Akar masalahnya bukan pada teknis pelayanan, melainkan pada sistem kebijakannya.
Dalam Sistem Islam, anak bukan sekadar aset masa depan, tetapi anak adalah bagian dari masyarakat yang wajib dipenuhi kebutuhannya. Atas dasar itu, negara harusnya berusaha sekuat tenaga melakukannya.
Mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, pemenuhan gizi yang tercukupi, hingga pemberian pendidikan yang merata. Atas dasar inilah dimasa pandemipun seperti sekarang ini akan mudah teratasi, khususnya solusi untuk anak-anak kita sebagai generasi masa depan. (*)
Penulis
dr. Airah Amir (Dokter dan Pemerhati Kesehatan Masyarakat)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
