PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Desa Beroanging Ikut Verifikasi Abdidaya Ormawa 2026, Program BKMF Sinapsis FIKK UNM Diuji • Pemkot Makassar Kejar Sertifikat Aset Ducting Sharing • Penyuluh Kehutanan Jadi Garda Depan Cegah Karhutla, Kejar Target FoLU Net Sink 2030 • Sumbangan Gau Maraja Diduga Masuk Rekening Pribadi Kasi Umum Kecamatan Bontocani • 102 Siswa Baru SMK Kehutanan Negeri Makassar Dikukuhkan, Siap Jadi Rimbawan Muda • Rotasi Besar Kapolres Sulsel: 5 Kursi Berganti, Ini Daftar Komandan Baru • PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Desa Beroanging Ikut Verifikasi Abdidaya Ormawa 2026, Program BKMF Sinapsis FIKK UNM Diuji • Pemkot Makassar Kejar Sertifikat Aset Ducting Sharing • Penyuluh Kehutanan Jadi Garda Depan Cegah Karhutla, Kejar Target FoLU Net Sink 2030 • Sumbangan Gau Maraja Diduga Masuk Rekening Pribadi Kasi Umum Kecamatan Bontocani • 102 Siswa Baru SMK Kehutanan Negeri Makassar Dikukuhkan, Siap Jadi Rimbawan Muda • Rotasi Besar Kapolres Sulsel: 5 Kursi Berganti, Ini Daftar Komandan Baru •
Sidrap

Pengamat Nilai Boikot BPJS Gratis Koalisi Doamu di DPRD Sidrap, Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Rakyat

601
×

Pengamat Nilai Boikot BPJS Gratis Koalisi Doamu di DPRD Sidrap, Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Rakyat

Sebarkan artikel ini

SIDRAP – Koalisi pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidrap Dollah Mando-Mahmud Yusuf (Doamu), melakukan pemboikotan di DPRD Sidrap dengan cara melakukan walk out atau keluar saat DPRD Sidrap membahas usulan Pemkab Sidrap terkait izin prinsip program BPJS Gratis bagi warga Sidrap, Senin (2/4) di Kantor DPRD Sidrap.

Sekadar diketahui, Pemkab Sidrap sejak beberapa waktu lalu melalui Bupati Sidrap, H. Rusdi Masse (RMS) untuk merealisasikan BPJS Gratis 100 persen Bagi warga Sidrap.

Kondisi ini membuat pasangan calon bupati Doamu “meradang” dan buntutnya melakukan boikot dengan melakukan aksi walk out di DPRD saat membahas BPJS Sidrap.

“Betul ada yang keluar saat kami melakukan pembahasan. Ya, koalisi itu (Demokrat dan Gerindra),” ujar Ketua DPRD Sidrap Zulkifli Zain.

Atas kondisi ini, Lembaga Pemantau Demokrasi Sulsel, Rais Rahman menilai bahwa apa yang dilakukan oleh koalisi Doamu, adalah mencederai partainya sendiri Demokrat dan Gerindra dan sekaligus mencoreng kandidat DOAMU.

“Niat pemerintah kabupaten membayarkan BPJS, karena ingin masyarakatnya mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang lebih tinggi derajatnya dari kesehatan gratis. Ini sama saja koalisi Doamu melawan rakyat Sidrap,” ujar Rais.

Menanggapi walk out nya anggota fraksi pendukung Doamu ini, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidrap, H. Zainuddin Sadide, mengaku heran dengan adanya anggita DPRD yang tidak setuju dengan program tersebut

“Justru BPJS gratis ini, sudah terlambat dilakukan, karena sejumlah kabupaten justru sudah memberlakukan ini. Jadi sudah sangat tepat pak bupati inginkan BPJS gratis ini, dan kita justru heran kalau ada yang tidak setuju, ” jelas Zainuddin.

Zainuddin menambahkan, untuk kebijakan serupa sudah ada 14 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang sudah menjalankan kebijakan itu. Apalagi kata dia, kebijakan ini justru menjadi tuntutan.
“Selaku wakil rakyat saya sangat setuju karena ini betul-betul berpihak pada rakyat dan ini sangat tepat menjadi kado terakhir di masa jabatan bapak bupati,” tandasnya (*/464ys)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com