OPINI—Angka kemiskinan di Indonesia menghadirkan paradoks yang mencolok di tahun 2025. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan signifikan angka kemiskinan nasional menjadi 8,57% atau 24,06 juta jiwa pada September 2024, menurun 0,46 persen poin dibandingkan Maret 2024.
Namun, laporan terbaru Bank Dunia pada April 2025 menyajikan realitas yang jauh berbeda, di mana sekitar 60% penduduk Indonesia atau 171,9 juta jiwa masih tergolong miskin berdasarkan standar negara berpendapatan menengah atas dengan pengeluaran kurang dari USD 6,85 per hari.
Kesenjangan dramatis ini berakar pada perbedaan metodologi yang digunakan kedua lembaga. BPS menggunakan garis kemiskinan nasional sebesar Rp 595.242 per kapita per bulan yang disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi lokal, sementara Bank Dunia menerapkan standar internasional yang lebih tinggi.
Meski begitu, tren penurunan kemiskinan tetap terlihat di kedua pengukuran, seperti yang tercermin pada data Jawa Barat yang mencatat pengurangan penduduk miskin sekitar 180.000 orang dalam enam bulan terakhir.
Kepala BPS sendiri menegaskan bahwa standar internasional tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia karena tidak mempertimbangkan keunikan karakteristik masing-masing daerah, menyoroti kompleksitas dalam mengukur dan menangani kemiskinan di negara kepulauan terbesar di dunia ini.
Kesenjangan luar biasa antara standar kemiskinan nasional dan global ini menciptakan fenomena “kemiskinan tersembunyi” yang mengkhawatirkan. Seseorang yang dinyatakan telah keluar dari jurang kemiskinan menurut standar BPS, dengan pengeluaran di atas Rp595.242 per bulan, pada kenyataannya masih hidup dalam kondisi kekurangan yang parah jika diukur dengan standar internasional.
Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya data akurat yang mencerminkan realitas sesungguhnya di lapangan, bukan sekadar statistik yang mengaburkan kondisi nyata masyarakat. Tanpa pemahaman mendalam tentang situasi aktual, kebijakan pengentasan kemiskinan berisiko menjadi tidak tepat sasaran dan hanya mengatasi permukaan masalah saja.
Disparitas besar ini juga dapat dilihat sebagai konsekuensi dari penerapan sistem ekonomi kapitalistik dalam tata kelola sosial dan ekonomi negara. Penetapan standar kemiskinan yang relatif rendah memungkinkan pemerintah untuk mengklaim keberhasilan dalam “menurunkan angka kemiskinan” secara dramatis, padahal yang terjadi sebenarnya adalah manipulasi statistik untuk menciptakan citra stabilitas ekonomi dan iklim investasi yang menarik.
Ketika standar Bank Dunia diterapkan, terungkap bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan, menandakan kegagalan fundamental sistem ekonomi yang ada dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata.
Pengalaman ini menyoroti bagaimana pendekatan pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi makro dan indikator-indikator statistik sering mengabaikan kesejahteraan riil rakyat banyak, terutama mereka yang berada di lapisan bawah piramida ekonomi.
Ekonomi Islam Solusi untuk Masalah Kemiskinan
Kalau kita perhatikan, sistem kapitalis yang dominan sekarang ini terobsesi dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi. “PDB naik 5%!” teriak mereka dengan bangga, tapi coba kita lihat realitasnya di lapangan – masih banyak yang hidup susah, Nah, ekonomi Islam punya pandangan berbeda. Bukan berarti pertumbuhan ekonomi tidak penting, tapi harus seimbang dengan pemerataan kesejahteraan.
Dalam ekonomi Islam, negara bukan cuma jadi wasit yang mengawasi dari pinggir lapangan. Negara justru harus turun langsung ke lapangan sebagai pemain yang aktif, terutama dalam mengelola sumber daya alam. Bayangkan kalau tambang, hutan, dan sumber air kita dikelola benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan cuma untuk menguntungkan segelintir orang atau perusahaan besar.
Salah satu masalah besar dalam sistem keuangan sekarang adalah bunga atau riba. Coba bayangkan, orang yang sudah kesulitan keuangan malah dibebani bunga yang terus menggelembung. Ekonomi Islam punya mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat.
Ini bukan sekadar sumbangan sukarela, tapi kewajiban bagi yang mampu. Bayangkan jika semua orang kaya rutin menyisihkan 2,5% kekayaannya untuk yang kurang mampu, dan dikelola secara profesional oleh lembaga seperti Baitul Mal. Maka dengan ini akan banyak memberikan kebermanfaat terutama bagi mereka yang kurang mampu.
Ekonomi Islam dengan tegas menentang praktik monopoli dan penguasaan pasar oleh segelintir pihak karena biasanya berujung pada eksploitasi konsumen dan membatasi peluang bagi masyarakat luas untuk menikmati kue ekonomi.
Ketika pasar dikuasai oleh beberapa orang saja, harga bisa diatur sesuka hati dan inovasi cenderung terhambat. Ekonomi yang sehat justru harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua orang untuk berpartisipasi, sehingga menghasilkan persaingan yang sehat dan manfaat yang bisa dirasakan oleh lebih banyak orang.
Selain melawan monopoli, ekonomi Islam juga sangat mendorong aktivitas produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja. Sistem islam memandang bahwa uang seharusnya tidak hanya berputar di pasar keuangan untuk kegiatan spekulasi yang sering kali hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi lebih baik dialirkan ke sektor riil yang bisa menyerap banyak tenaga kerja.
Dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pengangguran bisa dikurangi secara signifikan dan pendapatan masyarakat pun meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia tersebut, ekonomi Islam memiliki lembaga khusus bernama Baitul Mal yang fungsinya jauh melampaui bank sentral dalam sistem konvensional. Baitul Mal tidak hanya bertugas mengatur peredaran uang, tetapi juga mengemban fungsi sosial yang sangat kuat.
Lembaga ini menjadi ujung tombak dalam program-program pengentasan kemiskinan, mulai dari penyaluran bantuan langsung tunai bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, hingga program pemberdayaan ekonomi jangka panjang yang bertujuan menciptakan kemandirian. Dengan peran ganda ini, Baitul Mal menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam. (*)
Penulis: Risnawati Ridwan
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
