Bandar Udara Aroeppala Selayar
Bandar Udara Aroeppala Selayar. (Foto: ist)

MAKASSAR—Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Muhammad Arafah mengemukakan, perluasan Bandara H Aroeppala Selayar dimasukan ke dalam salah satu usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan penambahan runway dari 1.950 meter akan menjadi 2.400 meter.

“Perluasan bandara Aroeppala yang diusulkan masuk kedalam PSN ini jika disetujui akan menambah jumlah PSN yang sudah ada di Sulsel sebelumnya, yakni Makassar New Port dan Kereta Api,” ungkapnya, Jumat (15/10/2021).

Ia menyebutkan review akan dilakukan oleh Kementerian perhubungan karena tidak bisa dilakukan oleh Dishub Sulsel. Master plant nya merupakan penggambaran secara global rencana pengembangan ada induk, jangka pendek, menengah dan panjang.

“Target perpanjangan ini adalah agar pesawat jenis Boeing bisa masuk,” sebutnya.

Kadishub Sulsel Muhammad Arafah
Muhammad Arafah, Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan bahwa prosesnya sejauh ini masih terkait rencana proses hibah tanah atau lahan dari Pemprov ke Pemerintah Pusat.

“Kita masih proses hibah tanahnya ke Pusat. Lagi pembahasan hibahnya. Harapan kita nanti di sana bisa diperlebar dan pesawat besar bisa mendarat di sana,” katanya.

Koordinasi dengan Kementerian terus dilakukan, untuk anggaran belum ada nilai estimasi.

“Untuk anggaran belum ada estimasi karena kita masih koordinasi. Tugas kita sementara ini adalah menyerahkan lahan yang akan dipakai perluasan,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Andi Darmawan Bintang menyebutkan, salah satu tujuan dari perluasan ini adalah mendukung Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sulsel.

“Pengembangan Bandara Selayar itu memang salah satunya untuk tujuannya kepariwisataan. Di mana kita kembangkan, termasuk mendukung KEK. Untuk menunjang itu dan mempercepat pembangunan inftarstuktur,” jelasnya.

Lanjutnya, bahwa usulan pembangunan ini masuk sebagai bagian dari PSN, sehingga menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan asumsi mengurangi beban daerah untuk pembangunan infrastruktur. (*)