JAKARTA—DPW Partai Gerakan Rakyat (PGR) Sulawesi Selatan menuntaskan tahapan penting pembentukan badan hukum partai dengan menyerahkan dokumen verifikasi administrasi lengkap kepada DPP Partai Gerakan Rakyat di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Penyerahan dokumen dilakukan langsung Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, kepada Ketua Umum DPP PGR, Sahrin Hamid, di Sekretariat DPP PGR kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Asri didampingi sejumlah pengurus DPW dan DPD PGR Sulsel.
Dengan penyerahan tersebut, Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi ketujuh yang menyelesaikan dokumen administrasi lengkap di tingkat DPP setelah Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Banten.
Asri Tadda mengakui proses penyusunan administrasi hingga penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak berjalan mudah. Menurutnya, tantangan terbesar justru muncul dalam proses konsolidasi kepengurusan di daerah.
“Kadang ada yang di awal menerima amanah, tetapi di tengah jalan berubah arah, sulit dihubungi, bahkan tidak memenuhi komitmen menjelang tenggat waktu,” ujar Asri.
Meski menghadapi dinamika internal, DPW PGR Sulsel berhasil merampungkan dokumen administrasi dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota dan 123 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kecamatan.
Ia menilai capaian tersebut menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi menghadapi agenda politik ke depan, termasuk persiapan menuju Pemilu.
“Pekerjaan berikutnya tentu jauh lebih berat. Tetapi dengan kerja sama dan semangat gotong royong yang sudah terbangun, kami optimistis bisa bertahan dan berkembang hingga menghadapi Pemilu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PGR, Sahrin Hamid, mengapresiasi capaian DPW Sulawesi Selatan yang disebut menjadi provinsi pertama di Pulau Sulawesi yang berhasil menyelesaikan SKT Kanwil Kementerian Hukum.
Menurut Sahrin, dokumen administrasi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan hasil kerja kolektif kader partai hingga ke tingkat desa dan kecamatan.
“Dua lembar surat itu mungkin terlihat sederhana, tetapi di baliknya ada kerja keras, ada proses turun ke desa-desa, kecamatan, dan gotong royong dari banyak pihak,” ujarnya.
Partai Gerakan Rakyat menargetkan penyelesaian dokumen administratif di seluruh 38 provinsi sebagai syarat pengesahan badan hukum partai politik oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. (Ag4ys)
