MAKASSAR—Plt Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, turut menghadiri rapat monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan berkala triwulan II Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Ruang Rapat Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025).
Rapat yang dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, itu dihadiri jajaran perangkat daerah. Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) demi tercapainya visi pembangunan kota. Ia juga mengingatkan bahwa capaian kinerja tidak hanya diukur dari serapan anggaran, melainkan dari outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai serapan anggaran dianggap sebagai kinerja. Yang paling penting adalah dampaknya kepada warga,” tegas Munafri.
Munafri bahkan memberikan ultimatum agar seluruh OPD segera memperbaiki ritme kerja, meninggalkan zona nyaman, serta memperkuat komunikasi internal demi tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan program prioritas. Ia menekankan perlunya strong leadership di setiap dinas, sekaligus menegaskan bahwa evaluasi ini bukan mencari kesalahan, melainkan solusi.
Plt. Sekwan DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, yang hadir dalam rapat tersebut menilai kegiatan monev sangat penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan kota. Ia berharap forum evaluasi ini menjadi sarana memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan setiap program berjalan sesuai target.
“Harapan kami, rapat monitoring dan evaluasi ini tidak hanya sebatas formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan data, analisis, dan langkah perbaikan yang bisa kita kawal bersama. DPRD siap bersinergi agar program pemerintah lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Rahmat.
Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), realisasi belanja daerah hingga 30 Juli 2025 baru mencapai Rp1,4 triliun dari total anggaran Rp5,7 triliun, atau sekitar 25 persen. Sementara pendapatan baru tercapai 33 persen atau Rp830 miliar dari target Rp2,4 triliun.
Angka tersebut menunjukkan perlunya akselerasi kinerja perangkat daerah agar target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Makassar bisa tercapai sesuai rencana. (Ag4ys/4dv)
