JAKARTA—Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Pertemuan ini berlangsung di tengah situasi demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah daerah, sehingga menjadi momentum penting bagi konsolidasi politik nasional.
Hadir dalam jajaran ketua umum partai politik, antara lain Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Selain itu, sejumlah pimpinan lembaga negara juga ikut hadir, yakni Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa para ketua umum partai telah mengambil langkah tegas terhadap kadernya di parlemen yang dianggap melakukan kekeliruan.
“Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru akan dicabut keanggotaannya. Selain itu, pimpinan DPR juga memutuskan pencabutan sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan agar para wakil rakyat selalu peka terhadap aspirasi publik dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang maupun instrumen internasional, selama dilakukan secara damai.
“Anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Aspirasi dapat disampaikan secara damai,” ujar Kepala Negara. (Ag4ys/BPMISetpres)
