Dr. dr. Hj. Fitiriah Zainuddin, M.Kes
Dr Fitriah Zainuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Sulawesi Selatan.

MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Sulawesi Selatan terus mendorong berbagai upaya baik berupa regulasi maupun aksi terkait
pencegahan perkawinan anak.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Hj Fitriah Zainuddin mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiasi DP3A Dalduk KB Sulsel bekerjasama dengan Institut Community Justice (ICJ) yang menjadi salah satu dari sekian kerjasama terkait langkah mencegah terjadinya perkawinan anak yang berakibat buruk terhadap tumbuh kembang anak maupun dimensi persoalan lainnya.

“Ini yang perlu diluruskan, ini bukan pernikahan usia dini tapi perkawinan anak, dimana anak adalah seseorang yang usianya di bawah 18 tahun, yang sangat beresiko jika menjadi korban dari praktek buruk perkawinan anak, baik pada tumbuh kembang anak, penyakit, reproduksi, terjadinya traumatik maupun tidak adanya kesiapan dalam menjalani hidup dalam berumah tangga,” ungkap Fitriah Zainuddin pada kegiatan Lokakarya strategi daerah (strada) dan pergub pencegahan perkawinan anak di hotel Maxone Rabu (17/3/2021).

Ia menyebutkan perkawinan anak biasanya terjadi bukan hanya karena ada kemauan orang tua tapi juga karena pergaulan beresiko.

“Ingat bukan lagi diistilahkan pergaulan bebas tapi pergaulan yang akan menimbulkan resiko. Jadi bukan hanya indikasi paksaan dari orangtua atau keluarga tapi juga karena resiko pergaulan yang dilakukan oleh anak karena tidak ada bimbingan dan dampingan dari keluarga sehingga membuat anak terpaksa harus dinikahkan,” sebutnya.

Kasus pernikahan dini di Sulsel berdasarkan data BPS masih sedikit diatasi rata-rata nasional. Sulsel adalah urutan ke 19 dari 20 provinsi yang diatas nasional.

“Ini yang harus kita terus tekan, sehingga melalui kegiatan ini kita mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk kementerian agama, dan lembaga-lembaga untuk bagaimana upaya yg akan dilakukan ke depan atau strategi dan intervensi apa yg perlu difokuskan agar bisa anak-anak kita selamat dari segala yg bisa menghambat pemenuhan hak tumbuh kembangnya,” tuturnya.

Rencana setelah Pergub dan Strada ini akan dilanjutkan dengan lahirnya Perda pencegahan perkawinan anak. Ini sudah mendapat dukungan dan respon yang baik dari berbagai pihak termasuk dari Ketua DPRD Sulsel.

“Bahkan beliau ingin menjadi inisiasi pihak legislatif demi untuk keberlanjutan pembangunan generasi kita ke depan. Respon yang baik oleh Ketua DPRD Sulsel karena beliau juga salah seorang gender champion dan pemerhati perempuan dan anak. Beliau sangat antusias membicarakan ini, dengan melihat betapa dampaknya yang luas dan bisa kita kehilangan generasi yang berkualitas,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa salah satu dampak dari praktek buruk perkawinan anak adalah peningkatan yang linear dengan angka perceraian serta putus sekolah khususnya anak perempuan, yang memang memiliki jejak biologis yang tidak bisa dihindari. Tentu akan menurunkan kwalitas Sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi Selatan.

“Dibalik itu juga kemampuan psikis anak yang belum matang sehingga faktor emosional dan kemampuannya dalam membangun sebuah keluarga belum baik, kualitas anak bayi yang dilahirkan rendah atau berpotensi stunting atau berkebutuhan khusus, serta persoalan ekonomi lainnya,” tambahnya.

“Pergub yang akan dibahas saat ini, kita rencanakan ditingkatkan ke regulasi tertinggi di daerah yaitu Perda pencegahan perkawinan anak sebagai implementasi dari pada perda-perda pemenuhan dan perlindungan anak lainnya yang semuanya saling berkaitan,” tutupnya. (*)