OPINI – Menghendaki kehidupan rumah tangga yang ideal merupakan keinginan setiap keluarga.Membangun bahtera perkawinan dalam ketentraman menjadi visi setiap insan. Namun tak luput pula masih marak terciptanya perceraian dalam perkawinan.

Dilansir dari detik.com (28/02/2020), “nyaris setengah juta janda baru lahir di Indonesia sepanjang 2019”. Indeks perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun.

Di tahun 2019 sendiri terjadi peningkatan sebesar 9% dibandingkan tahun pada 2018 yang angka perceraian Indonesia mencapai 408.202 kasus saat itu.

Perselisihan dan pertengkaran dengan 183.085 kasus merupakan faktor penyebab terbesar pada 2018. Faktor ekonomi menyusul dengan 110.909 kasus, dan masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), serta mabuk (0,85%).

Perceraian yang mendekati setengah juta pasangan suami istri (pasutri) di Indonesia terjadi di sepanjang 2019. Dari jumlah itu, mayoritas perceraian terjadi atas gugatan istri.

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) 2019 yang dikutip detikcom, Jumat (28/2/2020), perceraian tersebar di dua pengadilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Dari data Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, hakim telah memutuskan perceraian sebanyak 16.947 pasangan. Adapun di Pengadilan Agama sebanyak 357.234 perceraian berawal dari gugatan istri.

Sedangkan 121.042 perceraian di Pengadilan Agama dilakukan atas permohonan talak suami. Sehingga total di seluruh Indonesia sebanyak 485.223 pasangan. (detik.com)

Tingginya angka perceraian tersebut sebenarnya tidak luput dari peran negara yang gagal membangun ketahanan keluarga.

Sistem sekuler tidak akan mampu memberi solusi tuntas atas problem keretakan rumah tangga karena akar masalahnya sistematis dan penyelesaiannya dilakukan secara parsial bahkan cenderung kontraproduktif atau justru memunculkan masalah baru bagi keluarga tersebut.

Saat ini negara seakan berlepas tangan dalam mengurus rakyatnya. Dalam sistem sekuler kapitalis, kabahagiaan dunia dijadikan sebagai tujuan kehidupan, sehingga berdampak terhadap individu dalam pasangan keluarga di Indonesia.

Kehidupan pernikahan yang rentan akan persoalan kecil seringkali dijumpai karena tujuannya terfokus pada kebahagiaan materialistis.

Hanya dengan persoalan kecil inilah dapat menyebabkan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga, yang ujung-ujungnya mengarah pada
perceraian.

Apalagi ditambah banyak pasutri yang tidak paham tujuan berumah tangga dan lemah dalam hal keimanan semakin besar pula kemungkinan keretakan terjadi.

Perceraian dalam rumah tangga akan terus terjadi, selama penguasa tidak mampu memberikan solusi tuntas untuk permasalahan tersebut.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah ekonomi. Maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk turut andil.

Dalam Islam, walaupun negara tidak mencampuri masalah privacy sebuah keluarga, Negara tetap memastikan setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat melahirkan generasi berkualitas.

Negara dapat menjangkaunya melalui serangkaian mekanisme kebijakan yang lahir dari hukum syariat. Negara Khilafah berkewajiban memastikan setiap individu, keluarga, dan masyarakat terpenuhi kesejahteraannya.

Setiap kepala keluarga bertanggung jawab terhadap perempuan dan anak-anak untuk memenuhi hak mereka dengan baik.

Dalam kasus ini, pemerintah wajib memberikan pekerjaan yang layak. Menjamin setiap kebutuhan masyarakatnya, baik itu kebutuhan primer hingga sekunder, yang mana menjadi kewajiban para suami.

Untuk menjamin hal-hal tersebut, Negara dapat menerapkan sistem sanksi (uqûbat) yang tegas bagi para pelanggar.

Jika ada suami yang tidak memenuhi nafkah anak dan istri ataupun melakukan tindak kekerasan kepada istri atau anaknya, maka ia akan diberi peringatan atau sanksi tegas.

Begitupula dengan pendidikan, sistem pendidikan yang diterapkan yaitu berbasis akidah visi peningkatan kualitas SDM hingga menjadi generasi terbaik.

Anak-anak yang diperkenalkan dengan sistem Islam sedari dini, yang mana akan membangun pemikiran yang tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi saja.

Mental mereka sejak dulu sudah dipersiapkan untuk mengarungi kehidupan di dunia yang tetap berlandaskan Islam, mulai dari hal yang bersifat personal hingga sistem pergaulan di masyarakat.

Maka setelah menjalani kehidupan pernikahan nantinya, tidak akan mudah goyah menghadapi masalah dalam kehidupan berumah tangga.

Senantiasa meminta petunjuk dan pertolongan dari Allah swt. Bukan malah melakukan hal yang tidak disukai-Nya.

Islam telah menetapakan aturan yang jelas dalam menjalani dan menghadapi masalah dalam kehidupan.

Tidak hanya masalah politik dan ekonomi, tetapi dalam urusan rumah tanggapun Islam mempunyai seperangkat aturan yang jika diterapkan dapat meraih kesakinahan serta kesejahteraan dalam keluarga.

Setiap aktivitas yang terikat dengan syariat akan mengantarkan pada keluarga muslim pembangun peradaban, yang menjadi cita-cita tiap insan di dunia. Wallahualam. (*)

Penulis: Anggi Lestari (Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin)