OPINI—Harga rumah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal itu sebagaimana tercermin dari laporan indeks harga properti residensial (IHPR) yang mencatat pada kuartal IV/2023 harga properti melonjak 1,74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Kendati demikian, BI melaporkan bahwa lonjakan harga rumah tersebut membaik bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercatat sempat meningkat sebesar 1,96% pada kuartal III/2023. (ekonomi.bisnis.com, 20-2-2024).
Pada awal program rumah murah dirilis, kalangan MBR bisa memiliki rumah tapak dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp750-900 ribu per bulan. Untuk akses KPR, masyarakat cukup mengeluarkan DP sebesar 1% dan bunga cicilan 5% fixed hingga 20 tahun. (finance.detik.com, 2-5-2024).
Bank Indonesia (BI) mencatat harga properti residensial di pasar primer melanjutnya peningkatan pada kuartal I 2024. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang mencapai 1,89 persen (yoy) pada kuartal I 2024.
Angka ini, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV 2023 yang sebesar 1,74 persen. Peningkatan IHPR tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga properti tipe kecil yang meningkat 2,41 persen. Capaian ini juga melanjutkan kenaikan harga pada kuartal IV 2023 yang sebesar 2,15 persen.
BI mencatat perkembangan harga rumah tipe menengah dan besar pada kuartal I 2024 juga terindikasi masih meningkat meski tidak setinggi kuartal sebelumnya. Harga masing-masing tipe tersebut naik sebesar 1,60 persen dan 1,53 persen, melambat dari 1,87 persen dan 1,58 persen pada kuartal sebelumnya.
“Sementara itu, penjualan properti residensial tumbuh 31,16 persen (yoy), meningkat signifikan dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,37 persen, didorong peningkatan penjualan pada seluruh tipe rumah,” kata Asisten Gubernur BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi, Kamis (16/5).
Peningkatan penjualan properti pada kuartal I 2024 terjadi pada seluruh tipe rumah. Peningkatan penjualan rumah tipe kecil, tipe menengah, dan tipe besar masing-masing sebesar 37,84 persen, 13,57 persen, dan 48,51 persen.
Berdasarkan informasi dari responden, faktor utama yang mendorong peningkatan penjualan adalah pembukaan proyek baru yang berhasil menarik minat konsumen. Namun demikian, masih terdapat sejumlah faktor yang menghambat pengembangan maupun penjualan properti residensial primer.
Hambatan itu antara lain: kenaikan harga bangunan (37,55 persen); masalah perizinan (23,7 persen); suku bunga Kredit Pemilikan Rumah atau KPR (21,43 persen); dan proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR (17,31 persen).
Ini tentu menjadi polemik, memiliki rumah menjadi sebuah impian bagi setiap orang. Namun untuk kalangan rakyat miskin memiliki rumah sulit terjangkau sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa.
Hal ini dikarenakan harga rumah yang terus melambung setiap tahunnya yang tak seiring dengan perolehan pendapatan. Di sisi lain program rumah murah namun ternyata tidak berhasil memenuhi kebutuhan rumah, sebab harga yang diberikan di kalangan rakyat miskin tetap sama sehingga tidak mampu memenuhi akan hal itu, disisi lain sulitnya mencari pekerjaan dan adapun bagi yang punya pekerjaan tidak mampu untuk membeli sebuah rumah karena gaji tidak cukup.
Sayangnya, rumah murah banyak salah sasaran, target pembeli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), namun fakta yang membeli bukan MBR namun yang sudah punya rumah, sehingga rumah tersebut tidak di tempati hanya dijadikan investasi.
Mahalnya rumah disebabkan oleh banyak factor. Mahalnya bahan bangunan akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis, di mana SDA dikelola oleh Perusahaan dan bukan negara. Seandainya negara itu sendiri mengelola SDA nya, tentu kebutuhan masyarakat akan mudah terpenuhi termasuk sandang, pangan dan papan.
Jangankan untuk membeli sebuah rumah, untuk membeli bahan makanan pokoknya saja itu tidak mampu di karenakan harganya melambung tinggi. Inilah bukti nyata bahwa hidup dalam sistem kapitalisme senantiasa menyengsarakan rakyat dan berlepas tanggung jawab atas kebutuhan primer rakyatnya yang salah satunya tidak mau mengusahakan untuk memiliki rumah yang layak bagi rakyatnya yang kurang mampu.
Dalam Islam, negara akan menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya termasuk dalam pengadaan rumah. Karena, rumah adalah satu kebutuhan pokok yang djiamin negara pengadaannya dengan berbagai mekanisme yang ditetapkan syara Dengan demikian setipa keluarga akan memiliki tempat tinggal yang nyaman dan sehat.
Penguasa dalam islam sepenuhnya bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya, baik itu muslim maupun non muslim. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Negara Islam menerapkan sistem ekonomi islam sehingga memiliki sumber dana yang besar yang mampu memenuhi semua kebutuhan rakyat dengan murah bahkan gratis termasuk rumah. Semua ini hanya bisa teraplikasikan dengan penerapan Islam dalam sebuah negara. Wallahu a’lam bish showab. (*)
Penulis:
ST NAISAH, SE (Pegiat Literasi)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
