MAKASSAR—Sekda Kota Makassar, M. Ansar didampingi Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Ferdi Mochtar ikuti hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengelolaan sampah melalui Refuse Derived Fuel (RDF) maupun bahan bakar jumputan padat (BBJP) bersama tim nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) secara daring, dari war room meeting, lantai 10 Kantor Balaikota Makassar, Senin (06/11/2023).
Rakor ini diadakan oleh KPK RI secara virtual, dan dihadiri oleh Kab/Kota se Indonesia, guna penerapan Perpres nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
Niken Ariati, Koordinatir Harian Stranas PK, selaku moderator, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini untuk mempercepat penerapan Perpres Nomor 35, mendorong sinergi BUMN dan BUMD dalam upaya pengelolaan sampah, menjadi energi listrik (PSEL) yang belum berjalan dengan baik.
Rapat koordinasi iini menghadirkan Direktur Operasi PT Semen Indonesia Tbk, Reni Wulandari, dan juga Direktur Pengembangan Biomassa PT Energi Primer Indonesia-Subholding PT PLN, Antonius Aris, yang menyatakan komitmen mendukung terselenggaranya Perpres No 35.
Selepas menghadiri rapat koordinasi, Sekda Kota Makassar menyampaikan bahwa untuk kota Makassar saat ini telah on progress, dan menunggu legal opinion (LO) dari aparat penegak hukum sebelum ditetapkan pemenang tender.
“Tentunya Makassar akan menerapkan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), seperti di sampaikan Wali Kota Makassar beberapa waktu lalu dan saat ini sedang on progress. Insya Allah akan terlaksana desember mendatang,” tuturnya. (*/4dv)
