MAKASSAR—Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Zulkifly, secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XXIII yang digelar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) khususnya di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Sekda Zulkifly menegaskan pentingnya birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Ia menyebut reformasi birokrasi menjadi kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berdaya saing.
“Reformasi birokrasi telah kita laksanakan melalui manajemen perubahan yang terukur, dengan orientasi pada peningkatan kinerja yang nyata,” ujar Zulkifly.
Mantan Camat Ujung Pandang itu juga menekankan bahwa visi Pemkot Makassar periode 2025–2029 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih, dan berdaya saing, salah satunya dengan mendorong pelayanan publik berbasis digital.
Pelatihan ini, lanjut Zulkifly, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan, kemampuan teknis, serta memperkuat kolaborasi dan budaya kerja profesional di lingkungan birokrasi.
“Kerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulsel dalam penyelenggaraan pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas SDM kita,” imbuhnya.
Zulkifly juga menyoroti pentingnya transformasi digital sebagai fondasi pelayanan publik modern. Ia menyinggung program unggulan Wali Kota Makassar, yakni Makassar Super Apps Lontara, yang dirancang untuk mengintegrasikan lebih dari 350 aplikasi layanan pemerintah kota yang selama ini berjalan secara parsial.
“Melalui Lontara, masyarakat bisa mengakses layanan secara lebih mudah dan efisien. Tapi tantangan kita adalah masih banyak pegawai, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan, yang belum memahami betul transformasi digital ini,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kompetensi pegawai dalam bidang teknologi informasi menjadi prioritas, agar pelayanan publik benar-benar berjalan sesuai dengan era digital dan kebutuhan masyarakat masa kini.
“Dengan transformasi digital, kita ingin meningkatkan kualitas layanan, efisiensi pemerintahan, serta indeks SPBE. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Zulkifly menutup sambutan dengan menegaskan bahwa Kota Makassar kini berada di era society 4.0, sehingga birokrasi harus mampu beradaptasi dengan cepat melalui penguasaan teknologi dan pelayanan yang inovatif. (70n/Ag4ys/4dv)
