Sisi Baik RUU Cipta Kerja: Kesejahteraan Bagi Seluruh Pekerja

Para buruh perempuan ikut dalam aksi protes untuk menolak Omnibus Law di Jakarta (foto: dok).

OPINI – Masalah ketenagakerjaan memang tidak pernah habis untuk dibahas. Hal ini karena ketenagakerjaan terkait langsung dengan hak dasar orang banyak. Maka tidak heran jika kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan selalu menjadi sorotan.

Seperti belakangan ini ketika media diramaikan oleh pembicaraan tentang Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap menciderai hak-hak buruh.

Menariknya, riuh protes di media ini tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat yang ditampung oleh Charta Politika.

Menurut survei Charta Politika yang dilakukan terhadap 1.200 responden, 51% justru mendukung RUU Cipta Kerja dan hanya 27% yang menolak.

Kontradiksi ini menunjukan bahwa sangat penting untuk menggaungkan isi RUU Cipta Kerja agar saran dan kritikan yang masuk bisa tepat sasaran.

RUU Cipta Kerja pada intinya adalah jalan pintas untuk membatalkan peraturan-peraturan yang dianggap dapat menghambat investasi serta ujungnya menghambat pula terbukanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Berita Lainnya

Namun, beberapa pihak menganggap RUU Cipta Kerja ini lebih berpihak kepada pengusaha.

Perbaikan hak-hak buruh yang tercantum di pembukaan RUU ini dianggap hanyalah pemanis sebab banyak pasal-pasal di dalamnya yang justru dianggap meminggirkan buruh.

Maka, perlu untuk menguji kelayakan pasal-pasal di dalam RUU ini. Untuk mengujinya, salah satu pertanyaan yang perlu dijawab adalah “bagaimana RUU akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat lebih luas?”

Untuk menjawab persoalan di atas, penting untuk terlebih dahulu mendudukkan definisi kesejahteraan pekerja.

Menurut UU No 12 Tahun 2003, kesejahteraan pekerja adalah pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara tidak langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Dari definisi ini dapat dilihat bahwa kesejahteraan dan produktivitas pekerja adalah hal yang sangat berkaitan. Di satu sisi, kesejahteraan diasumsikan dapat mendorong produktivitas pekerja.

Namun di sisi lain, salah satu unsur kesejahteraan berupa upah yang memadai tidak akan bisa diraih tanpa produktivitas.

Hal inilah yang kemudian menjadi masalah sebab menurut laporan terbaru Japan External Trade Organization (JETRO), tingkat produktivitas pekerja Indonesia hanya 74,4%.

Lihat Juga:  BPJS Kesehatan Hapus Kelas, Naikkan Standar Layanan atau Iuran?

Angka ini menempatkan Indonesia berada di urutan tiga terbawah dalam hal produktivitas kerja di antara negara-negara ASEAN.

Isu mengenai upah pekerja Indonesia memang selalu menjadi persoalan. Upah juga menjadi salah satu poin protes Serikat Buruh yang menganggap bahwa pemerintah secara sistematis ingin menurunkan upah agar memudahkan para pengusaha.

Hal ini karena anggapan bahwa Upah Minimum dihapuskan dan uang pesangon dikurangi. Namun, ada hal yang menarik jika membicarakan masalah upah dan produktivitas pekerja Indonesia.

Menurut Laporan terbaru JETRO, sebanyak 55,8% perusahaan Jepang tak puas dengan produktivitas tenaga kerja Indonesia bila dibandingkan dengan upah minimum yang dibayarkan.

Survei ini dilakukan terhadap 1.726 perusahaan Jepang dengan hasil 614 jawaban valid. Dari temuan tersebut, Tingkat ketidakpuasan tersebut jauh lebih tinggi dari rerata negara-negara Asia Tenggara yang hanya 30,6%.

Namun tentunya, solusi dari permasalahan di atas bukanlah dengan menurunkan gajih pekerja, sebab hal ini berarti menggadaikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, jalan tengah yang bisa diambil dari persoalan di atas adalah meningkatkan produktivitas buruh Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian muncul yaitu “bagaimana cara meningkatkan produktivitas buruh Indonesia?”

Maka, mari menelisik bagaimana RUU Cipta Kerja ini peduli terhadap peningkatan produktivitas pekerja.

Produktivitas buruh tentunya berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Terkait hal ini, di dalam RUU Cipta Kerja ditambahkan berbagai peraturan terkait pelatihan.

Misalnya pada pasal 26 RUU Cipta Kerja terkait perubahan Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek pasal 19 bahwa Tenaga Asing Arsitek diwajibkan melakukan alih keahlian dan pengetahuan kepada arsitek lokal melalui pendidikan dan atau pelatihan kepada lembaga terkait tanpa dipungut biaya.

Ini adalah salah satu upaya untuk menyetarakan kemampuan arsitek lokal dengan arsitek asing. Hal ini tentunya sangat penting jika dikaitkan dengan laporan JETRO bahwa produktivitas pekerja Indonesia masih kurang jika dibandingkan negara lain.

Tentunya alih keahlian dari pekerja asing tidak serta-merta meningkatkan produktivitas pekerja. Masih diperlukan upaya lain yang lebih signifikan.

Oleh karena itu, di dalam RUU ini juga dimasukkan berbagai peraturan lain mengenai pelatihan dan pendidikan.

Misalnya di dalam Pasal 54 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diatur sedemikian rupa bahwa Pemerintah Pusat berwenang untuk melakukan berbagai upaya pelatihan tenaga kerja dalam upaya mengembangkan tenaga kerja.

Lihat Juga:  Peningkatan Kasus Covid-19, Kebijakan Amburadul?

Pada intinya, di dalam RUU Cipta Kerja telah nampak upaya untuk meningkatkan produktivitas pekerja.

Selain pelatihan untuk pekerja yang masih aktif, RUU Cipta Kerja juga mengatur pelatihan untuk pekerja yang mengalami PHK.

Seperti yang sudah ramai diperbincangkan, salah satu protes Serikat Buruh adalah berkurangnya uang pesangon bagi buruh yang terkena PHK.

Berkurangnya uang pesangon ini digantikan dengan berbagai keuntungan lain, salah satunya yaitu pelatihan dan sertifikasi.

Upaya diharap dapat meningkatkan produktivitas pekerja di tempat kerja barunya nanti. Selain pelatihan dan sertifikasi, terdapat juga tambahan keuntungan lain berupa uang tunai dan fasilitas penempatan bekerja.

Hal ini seperti tercantum dalam RUU Cipta Kerja Pasal 90 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dapat dilihat bahwa perubahan keuntungan ini lebih mempertimbangkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja secara lebih berkelanjutan dibanding UU Ketenagakerjaan sebelumnya.

Selain memperhatikan kesejahteraan pekerja tetap, tentunya pekerja lain juga harus diperhatikan secara setara termasuk pekerja kontrak dan juga pekerja alih daya (outsourcing).

Di dalam RUU Cipta Kerja, pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.

Dalam artian, pekerja kontrak juga mendapatkan upah, jaminan sosial, perlindungan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), serta kompensasi pengakhiran hubungan kerja sama.

Peraturan ini pun berlaku bagi pengusaha alih daya yang wajib memberikan hak yang sama bagi pekerjanya, baik yang tetap maupun kontrak.

Dengan meratanya hak di antara pekerja kontrak dan tetap, diharapkan pula ada pemerataan produktivitas para pekerja Indonesia secara keseluruhan.

Hal yang dibahas di atas barulah kesejahteraan pekerja kantoran. Namun, di era digital ini banyak bermunculan pekerja-pekerja yang tidak mengikuti pola pekerja kantoran, misalnya para pekerja kreatif yang kebanyakan adalah millennial.

Hal ini karena RUU Cipta Kerja ini tidak lagi hanya mengatur kerja yang berkisar 7-8 jam. Tentunya, kesejahteraan para pekerja ini juga harus diperhatikan.

Apalagi, pekerja millennial yang kebanyakan masih sekolah atau kuliah rentan tidak mendapatkan haknya selama bekerja. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan UU yang menjangkau semua jenis pekerja.

Law Cipta Kerja berupaya untuk menjangkau semua pekerja. Diharapkan, ini adalah langkah awal agar para pemuda tidak khawatir lagi untuk menjadikan menjadikan pekerjaan kreatif sebagai pekerjaan utama.

Lihat Juga:  Narkoba Pesohor, Menguji Penegakan Hukum?

Meskipun ke depannya harus ada lagi UU yang lebih detail mengatur soal hal ini.

Mari kembali pada pertanyaan awal terkait bagaimana RUU Cipta Kerja ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat lebih luas.

Setidak-tidaknya, uraian di atas telah mengantarkan pada kesimpulan bahwa ada upaya untuk menyeimbangkan antara peningkatan produktivitas pekerja, upaya menarik investor, dan juga upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Perlu ada upaya untuk memudahkan investasi agar tercipta lapangan kerja bagi hampir 9 juta pengangguran di Indonesia.

Namun perlu juga untuk meningkatkan produktivitas pekerja agar daya tawar pekerja perusahaan.

Kesejahteraan pekerja adalah hal yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimanapun, mayoritas masyarakat adalah pekerja/buruh. Jika kesejahteraan pekerja buruk, maka daya belinya akan berkurang.

Jika daya beli berkurang, maka pertumbuhan ekonomi akan mandek. Jika pertumbuhan ekonomi mandek, maka bidang lain juga akan terkena dampak seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Maka tidak salah jika dikatakan bahwa kesejahteraan buru adalah kesejahteraan masyarakat.

Tentunya sangat timpang untuk mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja merupakan peraturan yang sempurna bagi ketenagakerjaan sebab ada hal-hal yang perlu diperbaiki.

Pertama, mengenai transparansi pemerintah dalam menyusun RUU ini. Menurut survei Charta Politika, 83,1% responden menjawab tidak tahu saat ditanya apakah mereka mengetahui rencana pemerintah mengeluarkan UU bernama Omnibus Law.

Selebihnya yaitu sebanyak 16,9 % menjawab tahu. Hal ini membuktikan ketidak-terbukaan pemerintah dalam merancang RUU ini.

Hal yang sama yang juga sering dikritik beberapa pihak di beberapa media. Transparansi pemerintah tentunya penting demi memastikan suara masyarakat tertampung di dalam kebijakan.

Selain masalah transparansi, terdapat substansi RUU ini yang juga perlu dikaji ulang yaitu terkait sanksi yang diberlakukan bagi perusahaan apabila melanggar hak pekerja yang kebanyakan hanya berupa sanksi administratif.

Tentunya hal ini akan sangat merugikan bagi buruh sebab daya tawar terhadap perusahaan menjadi berkurang.

Maka, pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan hal ini agar RUU lebih adil secara menyeluruh. Maka, penting untuk terus mengawal RUU Cipta Kerja ini demi kesejahteraan bersama.

Berita terkait