Sejak tahun 1960 Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Kemudian tahun 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan Tiga Komando Rakyat (Trikora) untuk “memerdekakan” Papua dan menjadikannya bagian dari Indonesia.
Namun sebenarnya Komando Soekarno itu tidak sepenuhnya disambut baik. Warga di beberapa daerah Papua seperti Kaimana dan Fakfak memang setuju bergabung ke Indonesia, sedangkan di berbagai daerah lainnya, banyak dari warga Papua menolak tawaran itu.
Kegagalan program pembangunan dan perbedaan pemahaman sejarah antara warga Papua dengan warga lainnya seakan membuat kesenjangan rasisme.
Diskriminasi yang meluas terhadap orang asli dan arus migrasi saat ini telah mengakibatkan pengurangan populasi orang Papua menjadi hampir minoritas di tanahnya sendiri.
Belum lagi distribusi yang tidak adil atas pelayanan sosial dan kesempatan ekonomi antara Papua dan non-Papua sehingga tercatat pada tahun 2019 Papua masih tergolong sebagai provinsi termiskin di Indonesia dan provinsi yang tertinggal dalam banyak hal, mulai dari pendidikan sampai kesehatan (kbr.id).
Papua yang dikenal memiliki pertambangan terluas di dunia dengan julukan “Gunung Emas” ternyata tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan provinsi kecil ini. Kemiskinan, kebodohan, kelaparan sangat erat dengan warga pribumi ini.
Maka tak heran jika wacana “Papua Merdeka” terus hidup dan disuarakan. Hanya ironisnya, wacana kritis ini kerap ditanggapi sebagai ancaman, baik oleh pemerintah maupun masyarakat luar Provinsi Papua, hingga memicu konflik yang tak berkesudahan.
