OPINI—Eskalasi konflik antara Palestina dan Israel hingga saat ini masih terus memanas. Bahkan bulan Ramadhan kemarin, konflik antar warga sipil ini kembali pecah ditandai dengan serbuan 545 pemukim Israel ke kompleks Masjid Al Aqsa (republika, 17/4/2022).
Peristiwa ini semakin menambah deretan panjang konflik horizontal yang terjadi antar warga sipil Palestina dengan pemukim Yahudi yang dikawal oleh kepolisian Israel. Terdapat lusinan pemukim memasuki Masjid dalam kelompok yang berbeda, melalui Gerbang Maghariba dan melakukan ritual Talmud dan mengelilingi halaman masjid bersama pasukan Israel.
Selama kehadiran pemukim di dalam kompleks Masjid, pembatasan masuk dikenakan pada jamaah Muslim di pintu masuk menuju Masjid. ID mereka disita sampai mereka meninggalkan tempat suci.
Bagi muslim, hal ini tentu sangat menyayat hati. Betapa tidak, bulan yang seharusnya menjadi bulan khusyuk beribadah namun diganggu brutal oleh Pemukim Yahudi dan pasukan bersenjata Israel. Kejadian ini juga telah berulang bertahun-tahun.
Apabila melihat data, terjadi peningkatan substansial dalam jumlah populasi pemukim penduduk Israel di Tepi Barat dan Timur Yerusalem selama beberapa dekade terakhir.
Pada pertengahan tahun 2016, dilaporkan bahwa “Sejak awal Oslo proses pada tahun 1993, penduduk pemukiman memiliki lebih dari dua kali lipat, dengan peningkatan tiga kali lipat dalam Area C saja.” (PBB, 2016).
Selama bertahun-tahun sejak laporan ini diterbitkan, telah terjadi peningkatan lebih lanjut dalam populasi pemukim: sekarang sudah lebih dari 600.000 pemukim di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur (OCHA, 2017).
Perkembangan pola pemukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina
Sekitar tiga juga orang hidup di penggalan tanah yang disebut Tepi Barat: 86% persen warga Palestina dan 14% (427.800 orang) adalah pemukim Israel. Mereka tinggal di kawasan yang umumnya terpisah satu sama lain. Banyak permukiman Israel dibangun dekade 1970-an, 80-an dan 90-an. Namun dalam 20 tahun terakhir, jumlah penduduk di situ berlipat ganda.
Tidak hanya itu, Pemerintahan Israel juga memfasilitasi layanan seperti air dan listrik kepada para pemukim, dan juga dilindungi oleh tentara Israel. Permukiman Israel ini juga tersebar di seluruh wilayah Palestina. Permukiman-permukiman ini dijaga oleh tentara Israel dan warga Palestina tak punya akses ke sana.
Apabila ditelisik lebih dalam, peningkatan massif jumlah pemukim Israeli di Tepi Barat Palestina ini ternyata memang telah menjadi agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN).
UN melalui United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) bekerjasama dengan International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) dan United Nations Development Programme pada 2015 lalu telah merilis dokumen perencanaan unhabitat.org wilayah di Tepi Barat yang berjudul Spatial Visioning Reflections The Heartland of the West Bank.
Dokumen tersebut berisikan perencanaan kota kompak (compact city) antara Israel-Palestina. Berdasar hal ini, maka menjadi kewajaran bila PBB sendiri selalu menawarkan solusi two state solutions bagi konflik Israel-Palestina. Padahal bagi seorang muslim yang menggunakan kerangka perspektif aqidah Islam, tentu tidak akan menerima ini.
Sejarah telah mencatat bahwa Israel di Bumi Palestina sejak dahulu itu hanyalah berstatus sebagai pendatang namun keserakahan mereka yang menjadikan mereka ingin merampas hak kaum muslimin. Jadi, membiarkan berdirinya Israel di Palestina sama artinya memberikan pengakuan legal kepada penjajah sekaligus mengakui kebrutalan dan kekejiannya terhadap tanah milik kita, kaum muslimin.
Palestina yang dulunya termasuk dalam wilayah Bumi Syam ini telah direbut oleh para syuhada dibawah kepemimpinan Shalahuddin al-Ayubi dengan jalan jihad ofensif. Maka, untuk kembali merebut tanah Palestina itu adalah dengan jalan jihad fi sabilillah secara ofensif juga.
Hanya saja yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan mengomandoi jihad ofensif ini? Sementara kita lihat hari ini, para pemimpin negeri muslim hanya sibuk mengecam Israel padahal mereka punya militer untuk digerakkan dalam jihad ofensif membebaskan Palestina.
Sungguh sangat tidak relevan jika kebrutalan Israel yang bersenjata hanya dikecam. Kecaman itu hanya relevan bila dilakukan oleh individu biasa, bukan kapasitas seorang pemimpin negara.
Maka disinilah urgensi pentingnya sebuah perisai bagai kaum muslimin itu sendiri. Kaum muslim butuh kepemimpinan politik untuk mewujudkan persatuan dan kekuatan yang unggul, mampu melawan para musuh-musuh Islam, dan menerapkan aturan syariah Islam secara kaffah dalam wadah yang praktis.
Kepemimpinan kaum muslimin inilah yang bernama Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh khalifah sebagai pemimpin ummat dan menyerukan jihad untuk membebaskan seluruh Palestina dan juga negeri muslim lainnya yang kini masih dijajah.
Teringat pesan Khalifah Abdul Hamid II (1897), “Tanah itu bukan milikku, tetapi milik ummatku”. Saat berpesan demikian, kedudukan khilafah dalam kondisi lemah tapi sebagai khalifah, beliau mampu tegas menolak keinginan Yahudi untuk membeli tanah Palestina.
Tidak hanya itu, pada tahun 1902 Khalifah Abdul Hamid II juga kemudian mengultimatum Dr. Hertzl dari pihak Yahudi supaya jangan meneruskan rencananya. Isi ultimatum beliau,
“Aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam tanah ini (Palestina), karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Karena itu, silakan Yahudi menyimpan saja harta mereka.
Jika Khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya.
Namun, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat Tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Khilafah Islamiyah.”
Sikap seperti Khalifah Abdul Hamid inilah yang semestinya ditunjukkan oleh para pemimpin negeri muslim saat ini. Bukan malah sebatas menawarkan solusi berupa bantuan kemanusiaan, KTT luar biasa OKI, dan resolusi DK PBB.
Kemudian sebagai individu, seyogyanya kita semua juga harus massif terus memuhasabahi para pemimpin negeri kaum muslimin dan mendakwahi kaum muslimin lainnya agar tidak merasa baik-baik saja dengan situasi seperti ini.
Kita harus terus mendesak seruan persatuan kaum muslimin untuk memiliki sebuah junnah (perisai) yang akan menjadikan kaum muslimin itu sendiri punya bermartabat dalam kancah global. Bukan seperti sekarang, tertindas secara fisik dan psikis oleh kafir penjajah. (*)
Penulis: Despry Nur Annisa Ahmad, ST, M.Sc (Dosen dan Peneliti)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
