OPINI—Kebijakan proteksionisme yang kembali digaungkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah kemenangannya dalam Pilpres 2024 memunculkan tantangan baru bagi perdagangan global. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi pada ekspor, tentu tidak luput dari dampak kebijakan ini. Di tengah situasi ini, Presiden Prabowo Subianto mengusung target ambisius untuk menguatkan nilai tukar rupiah hingga Rp5.000 per dolar AS.
Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu strategi utama yang dicanangkan adalah hilirisasi enam komoditas strategis: kelapa, cengkeh, sawit, lada, kakao, dan kopi. Dengan mengolah komoditas ini menjadi produk bernilai tambah tinggi, pemerintah menargetkan ekspor hingga Rp12.000 triliun dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Seperti yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hilirisasi diharapkan mampu menghasilkan devisa signifikan yang dapat memperkuat nilai tukar rupiah (RRI, 2024).
Namun, strategi ini tidak mudah diwujudkan tanpa dukungan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai. Investasi besar diperlukan untuk membangun pabrik pengolahan, sistem logistik yang efisien, serta riset inovatif guna menghasilkan produk dengan daya saing global. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti pemberian insentif fiskal, kemudahan investasi, dan peningkatan kerja sama internasional menjadi kunci untuk mendukung implementasi hilirisasi secara optimal.
Dampaknya pun tidak hanya akan dirasakan pada tingkat makroekonomi. Hilirisasi berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah penghasil komoditas. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat nilai tukar rupiah, tetapi juga untuk mempromosikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
Tantangan Eksternal: Proteksionisme Trump
Kendati demikian, upaya ini dihadapkan pada tantangan eksternal yang signifikan. Kebijakan proteksionisme yang kembali digaungkan oleh Donald Trump berpotensi memperketat tarif impor Amerika Serikat, termasuk pada produk dari Indonesia. Dampaknya, ekspor komoditas unggulan Indonesia ke AS dapat terhambat, sementara penguatan dolar AS berisiko melemahkan nilai tukar rupiah—berlawanan dengan target Rp5.000 per dolar yang diusung oleh Presiden Prabowo.
Jika proteksionisme ini semakin meluas, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan ganda berupa hambatan ekspor dan penurunan daya saing mata uang. Untuk itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak kebijakan ini dengan memitigasi risiko melalui diversifikasi pasar ekspor. Kawasan seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan menjadi alternatif strategis yang lebih terbuka terhadap produk-produk Indonesia.
Memperkuat Posisi di Tengah Geopolitik yang Berubah
Ketegangan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik semakin meningkat dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih, sementara pasar Cina terus menguat. Dalam situasi ini, prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi landasan penting bagi Indonesia untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai negara. Namun, prinsip ini mungkin perlu disesuaikan untuk menghadapi perubahan geopolitik yang semakin kompleks.
Langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah meliputi:
1. Diversifikasi Pasar Ekspor: Mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas kerja sama dagang ke negara-negara potensial di luar blok Barat.
2. Peningkatan Kualitas Produk: Memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar global untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.
3. Inovasi dan Teknologi: Mendukung riset dan pengembangan teknologi pengolahan agar produk Indonesia memiliki nilai tambah tinggi.
4. Pelatihan Tenaga Kerja: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif untuk menunjang keberhasilan hilirisasi.
Menatap Masa Depan yang Mandiri
Proteksionisme bukanlah akhir dari strategi hilirisasi Indonesia. Sebaliknya, tantangan ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonominya menuju kemandirian yang lebih solid. Dengan pengelolaan yang tepat, hilirisasi tidak hanya mampu meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah situasi global yang tidak menentu, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menghadapi tekanan eksternal dengan kebijakan yang adaptif dan inovatif. Jika berhasil, cita-cita Presiden Prabowo untuk menekan nilai tukar dolar hingga Rp5.000 dapat menjadi kenyataan, sekaligus membuka babak baru bagi perekonomian Indonesia di kancah global. (*)
Penulis: Kadek Purnami (Mahasiswi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
