Sudan Membara di Tengah Rebutan Harta Umat

OPINI—Krisis Sudan kembali membara. Ribuan orang mengungsi, pembunuhan massal dan pemerkosaan terus terjadi semakin mengerikan. Kota-kota luluh lantak, rumah-rumah terbakar, dan rakyat sipil menjadi korban dalam konflik yang tak kunjung usai. Dunia menatap dengan dingin, sementara darah kaum Muslimin kembali tumpah di tanah yang subur yang seharusnya memberi kesejahteraan.

Dilansir dari Republika.id (31/10/2025), sebanyak 1.500 warga Sudan tewas dalam tiga hari setelah Pasukan Dukungan Cepat (RSF) menguasai El-Fasher. Peristiwa ini menandai eskalasi mengerikan dalam perang saudara yang terus berkecamuk di Sudan.

Menurut Jaringan Dokter Sudan, pembantaian tersebut terjadi saat warga sipil berusaha melarikan diri dari kota yang terkepung.

Tragedi itu digambarkan sebagai “genosida yang nyata”, sekaligus menjadi kelanjutan dari rentetan kekerasan serupa satu setengah tahun lalu yang telah menewaskan lebih dari 14.000 warga akibat pemboman, kelaparan, dan eksekusi di luar hukum.

Sudan adalah negara terbesar ketiga di Afrika, dengan mayoritas penduduknya Muslim. Negeri ini memiliki lebih banyak piramida daripada Mesir, mengalir di atas sungai Nil yang lebih panjang dari sungai Nil Mesir, dan menjadi produsen emas terbesar di dunia Arab.

Kekayaan sumber daya alamnya melimpah dari minyak, gas, hingga lahan pertanian luas yang seharusnya mampu menjadikan rakyatnya makmur. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: krisis kemanusiaan yang begitu panjang dan menyakitkan.

Tragedi ini bukan semata konflik internal, melainkan cerminan dari permainan geopolitik dan kerakusan global. Di balik derita rakyat Sudan, tersimpan perebutan pengaruh dan sumber daya antara kekuatan-kekuatan besar dunia yang terus menghisap potensi negeri Muslim itu.

Sudan di Bawah Cengkeraman Barat

Krisis Sudan sejatinya bukanlah peristiwa baru yang muncul secara tiba-tiba. Akar persoalannya telah berlangsung puluhan tahun, berlapis antara konflik politik, kepentingan ekonomi, dan perebutan pengaruh antara kekuatan global.

Narasi yang sering disampaikan media Barat bahwa krisis Sudan hanyalah konflik etnis antara militer dan kelompok paramiliter semata, justru menutupi fakta yang lebih dalam yakni adanya campur tangan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Kedua negara ini memainkan peran penting dalam mengarahkan dinamika politik Sudan, dengan melibatkan sekutu-sekutunya di kawasan seperti Zionis Israel dan Uni Emirat Arab (UEA), demi mengamankan proyek geopolitik yang dikenal sebagai New Middle East Project.

Tujuan utamanya bukanlah perdamaian atau demokrasi, tetapi penguasaan terhadap sumber daya alam Sudan yang amat melimpah seperti emas, minyak, dan lahan subur yang strategis.

Dalam konteks global, lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia pun sejatinya dibangun dalam kerangka kepentingan kekuatan besar. Mereka berfungsi bukan sebagai penjaga keadilan dunia, melainkan sebagai alat legitimasi untuk melanggengkan dominasi politik dan ekonomi Barat terhadap negeri-negeri Muslim.

Ketika konflik pecah, lembaga-lembaga ini hanya berperan sebagai “frame” bagi intervensi militer atau kebijakan sanksi yang ujung-ujungnya justru memperlemah kedaulatan negara-negara tersebut.

Sudan menjadi contoh nyata bagaimana kekayaan alam tidak otomatis membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Negeri yang kaya emas dan hasil bumi itu justru terjerat dalam jeratan utang, perang saudara, dan ketergantungan pada bantuan asing.

Sementara rakyat menderita, negara-negara adidaya sibuk menancapkan pengaruhnya melalui dukungan terhadap faksi-faksi politik dan militer yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Dengan demikian, Sudan bukan sekadar korban konflik internal, melainkan korban dari permainan geopolitik global yang menjadikan negeri Muslim itu sebagai papan catur perebutan kekuasaan dunia.

Selama sistem internasional masih dikendalikan oleh logika hegemoni dan perampokan sumber daya, tragedi serupa akan terus berulang di berbagai negeri Islam lainnya.

Urgensi Persatuan Umat

Krisis yang melanda Sudan hari ini bukan sekadar konflik internal atau perebutan kekuasaan antara kelompok militer. Ia adalah cermin dari rapuhnya tatanan politik dunia Islam yang kehilangan arah setelah sekian lama hidup tanpa kepemimpinan Islam yang sejati.

Karena itu, solusi bagi Sudan tidak cukup hanya dengan gencatan senjata, dialog politik, atau intervensi PBB. Akar masalahnya jauh lebih dalam yaitu absennya sistem Islam yang mampu mempersatukan, menegakkan keadilan dan melindungi kehormatan umat.

Umat Islam perlu dinaikkan level berpikirnya agar mampu melihat problem di Sudan dan seluruh problem dunia Islam, bukan secara lokal atau sectoral saja, melainkan dari sudut pandang ideologis.

Kita sedang berada dalam pusaran perang peradaban antara Islam dan ideologi non-Islam, terutama kapitalisme Barat yang menanamkan pengaruhnya melalui politik, ekonomi, dan militer. Tanpa kesadaran ideologis ini, umat akan terus menjadi pion dalam permainan geopolitik global.

Umat juga harus disadarkan bahwa tidak ada sistem lain yang bisa diharapkan menyelesaikan berbagai krisis kecuali sistem Islam, yaitu Khilafah. Hanya Khilafah yang memiliki mekanisme syar’i dalam mengatur kekuasaan, ekonomi, dan hubungan antarnegara, yang berlandaskan keimanan dan keadilan.

Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan dorongan iman untuk turut berjuang menegakkannya, bukan karena fanatisme politik, tetapi karena ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Oleh karena itu, adalah sangat penting adanya persatuan negeri-negeri muslim di bawah naungan satu kepemimpinan Khilafah. Hanya dengan kekuatan politik dan militer yang terpusat, umat Islam dapat melawan hegemoni negara-negara kafir Barat yang terus menanamkan penjajahan gaya baru. Inilah satu-satunya jalan agar penderitaan seperti yang terjadi di Sudan tidak terus berulang di bumi Islam. Wallahu a’lam. (*)