Pembangunan Berkiblat ke Kapitalis
Sepintas terlihat bahwa sejumlah fakta yang terindera dan terdata, bukan sesuatu yang keliru. Namun, perlu diteliti lebih cerdas bahwa ada banyak hal urgen yang kelihatannya luput dari perhatian pemerintah. Pembangunan infrastruktur seolah hanya diprioritaskan jika suatu kawasan dapat mendatangkan materi yang besar ataukah ada potensi sumber daya alam (SDA) yang bisa diekploitasi. Sudah banyak kasus yang menegaskan hal tersebut.
Akibatnya, beberapa daerah yang miskin SDA tidak terjamah. Seperti kasus-kasus di atas, dimana kondisi anak negeri begitu memilukan. Ironi di tengah massifnya pembangunan infrastruktur. Tentu kondisi ini tidak bisa dianggap remeh, sebab hal tersebut terkait dengan hilangnya rasa aman dan nyaman. Lebih jauh lagi tentang lepasnya tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya.
Sebagaimana yang tertera dalam dokumen resmi pemprov, tujuan pembangunan infrastruktur di Sulsel sebagai upaya membangkitkan sektor Pariwisata Sulsel serta membuka jalur ekonomi masyarakat di daerah yang masih terisolir. Dalih membangkitkan perekonomian sering kali menjadi tameng.
Padahal, jika ditelaah lebih jeli, aroma kepentingan para investor atau kapital sangat kental. Wajarlah jika rakyat menduga kuat bahwa pembangunan infrastruktur sejatinya untuk para pemilik modal dan atau lahan bancakan para tikus berdasi.
Indonesia yang mengadopsi sistem kapitalisme dengan asas sekuler, meniscayakan hal tersebut berlaku. Melalui skema pembiayaan yang sangat jauh dari aturan Ilahi, membuat segalanya berjalan di atas pondasi yang rapuh dan rusak. Jikapun ada manfaat, hanyalah dirasakan segelintir rakyat. Dominan hanya mendapatkan remah-remah, bahkan ancaman kerusakan lingkungan sangat jelas di depan mata.
