MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali mencatatkan prestasi gemilang. Ombudsman RI menganugerahkan nilai A, predikat tertinggi dalam Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2024. Pengakuan ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel dalam menghadirkan pelayanan publik berkualitas tinggi dan bebas dari maladministrasi.
Di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, berbagai terobosan telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme layanan publik. Fokus utama adalah mewujudkan pelayanan yang cepat, ramah, tanpa pungutan liar (pungli), dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hasilnya, Pemprov Sulsel berhasil meraih nilai 91 dan masuk kategori zona hijau, melampaui capaian tahun sebelumnya di zona kuning dengan nilai 73,38.
Acara penganugerahan penghargaan ini digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar pada Kamis, 12 Desember 2024. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Asrul Sani, menerima penghargaan tersebut atas nama Penjabat Gubernur.
“Alhamdulillah, tahun ini kita berhasil melompat jauh dari zona kuning ke zona hijau dengan opini kualitas tertinggi. Ini bukti nyata kerja keras bersama,” ungkap Asrul Sani.
Selain Pemprov Sulsel, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga meraih penghargaan kategori hijau, di antaranya Dinas PM-PTSP Sulsel, Dinas Sosial Sulsel, Dinas Pendidikan Sulsel, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulsel, serta RSUD Labuang Baji. Prestasi ini menunjukkan keberhasilan upaya kolaboratif dalam memperkuat tata kelola layanan publik.
Asrul Sani menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil perbaikan menyeluruh di berbagai sektor pelayanan sejak tahun sebelumnya. “Banyak indikator yang telah ditingkatkan, khususnya yang langsung berdampak pada masyarakat. Kami akan terus menjaga momentum ini,” tambahnya.
Penghargaan dari Ombudsman ini tidak hanya menjadi pengakuan, tetapi juga motivasi bagi Pemprov Sulsel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Harapannya, standar ini dapat menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia. (*/4dv)
