MAKASSAR—Pada Juli 2022, Sulsel mengalami inflasi sebesar 1,12% (mtm) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,33% (mtm).
Secara spasial, dari 5 kota IHK (Bulukumba, Makassar, Palopo, Parepare, dan Watampone) di Sulsel, inflasi bulanan tertinggi dialami oleh Kota Makassar sebesar 1,25% (mtm), sedangkan inflasi bulanan terendah dialami oleh Kota Watampone yaitu sebesar 0,52% (mtm).
Secara tahun kalender, inflasi Sulsel tercatat sebesar 4,07% (ytd), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,92% (ytd). Sementara itu, inflasi tahunan Sulsel tercatat sebesar 4,99% (yoy).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulsel Causa Iman Karana mengatakan Inflasi bulanan di Sulsel utamanya disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dan Transportasi dengan inflasi masing-masing sebesar 1,53% dan 3,48% (mtm).
Inflasi bulanan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memiliki andil inflasi sebesar 0,46% yang utamanya dipengaruhi oleh kenaikan bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah karena terbatasnya pasokan dan belum masuknya masa panen raya.
Sementara itu, inflasi bulanan pada kelompok transportasi memiliki andil inflasi sebesar 0,40% utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga tarif angkutan udara seiring dengan kenaikan harga avtur dunia, peningkatan mobilitas masyarakat akibat libur sekolah/tahun ajaran baru, dan penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau Passenger Service Charge (PSC) oleh operator bandara.
Bank Indonesia bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan koordinasi untuk melakukan strategi pengendalian inflasi, utamanya melalui penjajakan Kerja sama Antar Daerah (KAD) baik intra provinsi Sulsel maupun dengan provinsi di luar Sulsel.
Selain itu, pemantauan pasokan dan harga serta operasi pasar juga dilakukan baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi dalam rangka memperkuat strategi pengendalian inflasi.
Kedepan, inflasi Sulsel diperkirakan terkendali seiring dengan upaya yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga kestabilan harga baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. (*)
