MAKASSAR—Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, angkat bicara terkait tiga Organisasi Perangkap Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel yang menjadi temuan BPK Perwakilan Provinsi Sulsel di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.
Berdasarkan pemeriksaan BPK, terjadi kekosongan kas tekor sebesar Rp1,9 Miliar sehingga memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualin (WDP) bagi Pemerintah provinsi sulsel
Andi Sudirman Sulaiman mengaku menyerahkan seluruhnya kepada Inspektorat melakukan pemeriksaan lebih hasil temuan BPK tersebut, baru bisa mengambil keputusan terhadap ketiga OPD tersebut.
“Kita lihat hasil inspektorat dulu. Tidak fair juga kalau langsung tag tag harus dilihat kasusnya dimana, celanya dimana, masalahnya dimana, penanggungjawab langsung siapa kita harus juga. Kita kan masih ada mekanisme-mekanisme,” ucapnya, Jumat (4/6/2021).
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Sulsel Sulkaf S Latif mengatakan, dari 3 OPD kedapatan memakai anggaran yang tidak diketahui peruntukannya, hingga saat ini baru Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) mengembalikan seluruhnya.
“Inspektorat mengawal tindak lanjut kalau Dinas PU TR sudah mengembalikan seluruhnya, DPRD (Sekwan) sebagian” ucapnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.
Untuk Badan Penghubung Pemprov Sulsel, lanjut Sulkaf, saat ini masih sementara melengkapi administrasi pertanggungjawaban.
“Badan penghubung melengkapi administrasi pertanggungjawabannya,” tambahnya
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Sulsel menemukan sejumlah masalah di tiga organisasi perangkat daerah tersebut. Temuan BPK atas hasil LKPD Pemprov Sulsel ada tiga OPD yang tidak melaporkan detail penggunaan anggaran, dilaporkan kas kosong, padahal ada Rp 1,9 Miliar anggaran yang digunakan tidak diketahui peruntukannya.
Hanya saja, tidak disebutkan lebih rinci berapa anggaran yang digunakan masing- masing oleh tiga OPD tersebut dari total Rp 1,9 Miliar yang menjadi temuan BPK. (*)
