KPK
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. (Foto courtesy: KPK)

MAKASSAR—Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021

Sejumlah Saksi dari berbagai kalangan seperti mantan Bupati Bulukumba Sukri Sappewali, Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Rudy Djamaluddin, ADC Nurdin Abdullah Syamsul Bahri, telah diperiksa oleh Tim KPK.

Kali ini, Tim KPK memeriksa orang-orang dekat Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah.

Adalah putra gubernur non aktif bergelar professor itu, Muhammad Fathul Fauzy Nurdin atau yang kerap disapa uji kini diperiksa oleh tim KPK sebagai saksi hari ini, Rabu (7/4/2021). Di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Hari ini (7/4) pemeriksaan saksi untuk tsk NA dkk, TPK Suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” ungkap Fikri dalam keterangannya, Rabu (7/4/2021).

Selain putra NA, KPK dihari yang sama juga memeriksa Raymond Ardan Arfandy yang merupakan Wiraswasta.

Saksi lainnya yang akan diperiksa KPK adalah Kepala Dinas PUPR Bulukumba, Rudy Ramlan. Adapula John Theodore  yang berprofesi sebagai wirastawa.

John Teodore merupakan pemilik PT Hospindo Internusa Jaya, sebuah perusahaan kontraktor yang kerap memenangkan tender proyek besar Pemprov Sulsel.

Selain Nurdin, KPK  telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin dan Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).

Nurdin diduga menerima total Rp5,4 miliar dengan perincian pada tanggal 26 Februari 2021, menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung. (*)