JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa renovasi Masjid Istiqlal sudah dimulai tahun yang lalu dan diharapkan sebelum Ramadan sudah selesai sehingga bisa dipakai.
”Ini adalah renovasi besar sejak 41 tahun yang lalu karena anggaran yang diperlukan untuk ini cukup gede, 475 miliar, yang itu dipakai untuk memperbaiki, memoles lantai, mengganti karpet, mengganti lighting, mengganti sound system, semuanya,” tutur Presiden Jokowi usai meninjau proses renovasi Masjid Istiqlal, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (7/2).
Perbaikan lainnya, lanjut Presiden, yakni menambah basement yang di depan ini, parkirnya basement-nya ditambah, sehingga nanti parkir tidak berada di area batas suci yang digunakan untuk salat.
”Sehingga memang juga pembangunan landscape di luar, jadi bukan hanya interior tapi eksterior semuanya dibangun. Sungai yang ada di lingkungan Istiqlal ini juga nanti akan semuanya diperbaiki sehingga tamannya menjadi lebih bagus lagi,” ujar Kepala Negara. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan bahwa ada usulan untuk dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral.
”Tadi sudah saya setujui, sekalian. Sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi, tidak kelihatan berseberangan tapi silaturahmi terowongannya,” tambah Presiden ke-7 RI. Secara keseluruhan, Presiden Jokowi melihat semua sudah kelihatan bersih, dipoles lantainya marmer, dindingnya marmer dipoles semua.
”Nanti sound-nya diganti, lighting-nya diganti, kemudian karpetnya diganti, tempat wudhu semuanya juga diperbaiki semuanya. Ini memang sebuah perbaikan total,” tambahnya. Proses penyelesaian secara menyeluruh, menurut Presiden, akan selesai pada bulan April 2020 sehingga saat salat Tarawih dapat digunakan.
”Memang banyak hal yang memang tidak bisa dikerjakan karena ini adalah heritage, ada warisan pusaka sehingga pengerjaannya memang hati-hati, harus hati-hati. Tidak boleh merusak, tidak boleh mengganti,” pungkas Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam agenda peninjauan ini Menteri sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agama Fachrul Razi. [*]
