Persoalan Kesehatan Anak Bukan Hal Baru
Banyaknya Kasus kematian karena gagal ginjal akut, adalah tragedi, seharusnya menjadi landasan untuk menetapkan adanya kejadian luar biasa, dengan segala konsekuensinya. Tragedi ini dinilai sebagai kegagalan negara memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers virtual.
“Yang ada di depan mata ini adalah soal darurat kemanusiaan sekaligus gagalnya negara untuk memberikan perlindungan berupa jaminan keselamatan bagi rakyat dan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.” Dikutip dari kompas.com, 25/10/2022
Persoalan kesehatan yang menimpa anak bukanlah persoalan baru di negeri ini. Persoalan kesehatan anak seperti stunting dan kurang gizi, hingga hari ini belum juga mendapatkan solusi tuntas.
Kematian anak melalui fenomena gagal ginjal akut dalam dua bulan terkahir ini seharusnya menyadarkan penguasa dan masyarakat, bahwa ada kesalahan dalam tata kelola kesehatan di negeri ini.
Sebab, kesehatan sangat erat kaitannya dengan lingkungan yang bersih, makanan yang bergizi, edukasi tentang pola hidup sehat hingga perlindungan ketat oleh negara dari penyakit menular. Namun, penanganan terhadap kasus gagal ginjal akut anak ini termasuk sangat lambat.
Negara Hadir Bukan sebagai Pengurus Urusan Rakyat
Dalam sistem kapitalisme, pengelolaan kesehatan dianggap sebagai objek komersialisasi yang bisa diperdagangkan. Kebijakan yang lahir dari sistem ini hanya berputar pada persoalan uang, bisnis dan untung rugi.
Akibatnya, kesehatan bak barang mewah bagi rakyat kecil. Mereka tak mampu merasakan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas.
Bahkan, dalam sistem ini negara hadir bukan sebagai pengurus urusan rakyat, melainkan hanya sebagai regulator yang memuluskan bisnis para korporasi termasuk dalam bidang kesehatan. Tak heran jika kasus gagal ginjal akut ini sangat lamban ditangani hingga menelan ratusan nyawa anak.
Oleh karena itu, perwujudan kesehatan anak tidak akan pernah terwujud dalam kapitalisme. Akar masalahnya bukan pada teknis pelayanan, melainkan pada sistem kebijakannya.
