PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692.Keracunan Massal MBG: Kegagalan Sistemik Negara dalam Menjamin Keamanan Pangan GenerasiLapas Polewali Buka Lakon Jersipas, WBP Bisa Konsultasi Soal Remisi Hingga BebasNegeri Kaya, Tapi Pajak MencekikJalan Aroepala Mulai Dibuka, Beton 40 Cm Jadi Andalan Hadapi BanjirRekening Massal, Bukan Sekadar Soal RekeningPerang Hotel di Makassar Makin Panas, Artha Kencana Ganti Bendera Jadi Horison InnPEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692.Keracunan Massal MBG: Kegagalan Sistemik Negara dalam Menjamin Keamanan Pangan GenerasiLapas Polewali Buka Lakon Jersipas, WBP Bisa Konsultasi Soal Remisi Hingga BebasNegeri Kaya, Tapi Pajak MencekikJalan Aroepala Mulai Dibuka, Beton 40 Cm Jadi Andalan Hadapi BanjirRekening Massal, Bukan Sekadar Soal RekeningPerang Hotel di Makassar Makin Panas, Artha Kencana Ganti Bendera Jadi Horison Inn
Makassar

Wali Kota Makassar dan Dirjen Bina Keuda Kemendagri RI, Rakor Bahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

1244
×

Wali Kota Makassar dan Dirjen Bina Keuda Kemendagri RI, Rakor Bahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Makassar dan Dirjen Bina Keuda Kemendagri RI, Rakor Bahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni bersama Wali kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Sekda Kota Makassar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti seluruh kepala OPD dan Camat, di Hotel Aryaduta, Minggu (30/10/2022).

MAKASSAR—Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta agar daerah merealisasikan belanja APBD secara maksimal.

Hal itu disampaikannya dihadapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti seluruh kepala OPD dan Camat, di Hotel Aryaduta, Minggu (30/10/2022).

Agus Fatoni mengatakan pemerintah daerah punya keleluasan yang cukup besar untuk mengelola keuangan daerahnya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Jadi pemerintah daerah punya keleluasaan yang sangat besar untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri,” ucap Agus Fatoni.

Untuk mencapai realisasi anggaran secara maksimal, menurutnya, setiap aparat pemerintahan harus inovatif dalam mengelola anggaran keuangan daerah.

“Pengelolaan membutuhkan aparatur yang inovatif dengan merubah pola pikir, tentunya akan merubah cara kerja, tidak boleh bekerja sendiri – sendiri, ASN harus memiliki kompetensi, komitmen dan kekompakan,” tuturnya di hadapan peserta Rakor.

Sementara itu Wali Kota Danny berharap apa yang dipaparkan Dirjen Bina Keuangan Daerah biaa menjadi motivasi bagi seluruh ASN di Pemkot Makassar.

“Luar biasa sekali, banyak ilmu yang kita ketahui langsung, apa yang diberikan kepada kita menjadi motivasi bagi kita sebagai ASN,” ujar Danny. (*)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com