OPINI—Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel sudah sejak lama “berteriak” akan kondisi lingkungan saat ini. Kekhawatiran yang sangat beralasan dirasakan organisasi yang concern dengan isu lingkungan. Pembangunan berbasis kapitalistik ditengarai sebagai biangnya. Wajar saja, jika bencana demi bencana terus bertandang. Waspada! Bencana ekologi mengintai di depan netra.

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin mengatakan bahwa tutupan hutan di Kabupaten Luwu Timur (Lutim) terus tergerus. Setidaknya ada 41 ribu hektare luas tutupan hutan telah beralih fungsi sejak tahun 2009 hingga 2020. Hilangnya fungsi hutan ini merupakan titik awal bencana ekologi. Hal ini akibat aktivitas pertambangan nikel di Lutim (makassar.antaranews.com, 27/12/2021).

Problem pencemaran di daerah pesisir dan laut di beberapa wilayah juga mewarnai kerusakan lingkungan. Kondisi ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian nelayan akibat rusaknya ekosistem. Hal lain adalah terjadinya penyempitan badan sungai atau saluran terbuka alamiah lainnya akibat alih fungsi lahan. Itulah sederet problem kerusakan lingkungan yang sangat jelas terindera.

Dipicu oleh hujan dengan intensitas sedang sampai tinggi, beberapa wilayah di Sulsel terendam banjir. Masih teringat dengan jelas, banjir bandang di Luwu Utara setahun lalu yang menimbulkan banyak kerugian. Pun banjir di Kabupaten Soppeng awal Desember, yang menghanyutkan rumah warga sempat viral di medsos. Belum lagi di daerah lain, seperti Barru, Pangkep, Maros, dan yang lainnya. Bencana banjir di Sulsel hampir merata terjadi di setiap musim penghujan.

Fenomena ini perlu dikaji dengan pikiran yang jernih. Jika hanya perkara teknis, tentu bisa diselesaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Setidaknya bisa meminimalisir dampaknya. Namun, fakta di lapangan sangat jauh dari harapan. Jika demikian, diduga kuat bencana ekologi ini adalah masalah sistemik.

Pembangunan Berbasis Kapitalistik

Pembangunan massif hampir di seluruh Indonesia, menuai banyak masalah. Mulai dari rusaknya fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), pencemaran lingkungan akibat aktivitas penambangan, hilangnya daerah resapan air, dan banyak lagi kerusakan yang bermuara pada terjadinya bencana banjir dan atau tanah longsor. Dalam skala yang lebih kompleks adalah bencana ekologi.

Akhir-akhir ini, banjir bandang dan banjir rob seringkali menghampiri beberapa wilayah dalam cakupan yang cukup luas. Padahal, wilayah tersebut sebelumnya -dalam jangka waktu puluhan tahun- tidak pernah terdampak. Kondisi ini menegaskan bahwa alam sudah jenuh dengan proses pembangunan yang tak ramah lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa batas terjadi dimana-mana. Menghasilkan “sampah” yang sangat merusak lingkungan.

Inilah hasil dari pembangunan dalam sistem kapitalisme, sistem yang mendewakan materi tanpa hati. Kebebasan kepemilikan adalah salah satu kebebasan yang dijunjung tinggi. Kongkalikong antara penguasa dan pengusaha (dalam hal ini pemilik modal) menjadi hal yang lumrah. Dampak negatif dari pembangunan kurang mendapat perhatian dalam sistem ini. Terbukti dari banyaknya fakta kerusakan terpampang nyata secara vulgar.

Sistem yang Peduli Lingkungan

Sangat berbeda dalam sistem Islam. Seluruh aktivitas berbasis akidah, sehingga dapat dipastikan berjalan sesuai syariat. Terciptanya lingkungan yang asri dan indah adalah naluri alamiah setiap manusia. Kesempurnaan aturan-Nya menjadikan celah kerusakan hampir tak ditemui di sepanjang penerapannya sekitar 1300 tahun lamanya.

Terkait problem kerusakan lingkungan, harus dilihat secara komprehensif. Runutnya aturan dalam semua lini kehidupan, membuat Islam begitu unik. Semua rakyat punya hak yang sama, tanpa adanya diskriminasi. Negara hadir menjamin semua kebutuhan pokok individu dan publik.

Adanya instrumen yang jelas dan tegas, menjadikan minim penyimpangan/kerusakan. Dalam hal kepemilikan, terbagi atas tiga; yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Kepemilikan yang rentan terjadi penyimpangan adalah kepemilikan umum karena menyangkut hak milik umum. Kepemilikan umum dikelompokkan menjadi tiga.

Pertama, sarana-sarana umum; seperti jalan, listrik. Kedua, harta-harta yang kondisi asalnya terlarang bagi individu untuk memilikinya; seperti laut, sungai. Ketiga, barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas; seperti minyak bumi, nikel.

Intinya bahwa negara menjadi wakil dari rakyat untuk mengelola semua yang termasuk kepemilikan umum. Tidak boleh diserahkan kepada individu atau kelompok, terlebih kepada asing. Negara secara mandiri dan independen harus mengupayakan mengelola untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan. Atas dasar ini, niscaya kerusakan tidak akan terjadi, termasuk kerusakan lingkungan. Penguasa dan rakyat bekerjasama dalam menciptakan kesejahteraan.

Semoga beragam bencana yang menimpa negeri ini, dapat membuka hati dan nurani bahwa tidak ada solusi hakiki kecuali kembali kepada sistem ilahiah. Sistem yang bersumber dari pencipta manusia dan seluruh isi semesta, meniscayakan kesejahteraan bagi semua. Sistem yang diterapkan secara paripurna dalam bingkai negara sesuai syariat Islam, bukan yang lain.

Waallahua’lam.

Suryani Syahrir
Dr. Suryani Syahrir
Penulis: Dr. Suryani Syahrir, S.T., M.T. (Dosen Teknik Sipil dan Pemerhati Sosial)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.