MAKASSAR—Sekretaris Komisi D, DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid menilai tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 14.000 anak per tahun 2022, salah satunya disebabkan oleh adanya faktor zonasi.

“Ada pengaruh dari soal zonasi. Hasil pengamatan saya dan hasil diskusi diskusi dengan beberapa masyarakat ketika kami turun,” terang Hamzah yang juga merupakan ketua DPD PAN Kota Makassar, Rabu (18/1/2023)

Hal itu lanjutnya, terkadang ada anak yang secara akademik mampu, karena faktor zonasi jauh, sehingga anak tersebut tidak diterima di sekolah negeri dan harus masuk sekolah swasta. Di masyarakat berpenghasilan rendah hal itu menyulitkan.

“Ketika masuk di swasta, ini tidak bisa dihindari bahwa di swasta pembayaran iuran itu menjadi persoalan, sehingga banyak orang tua murid tidak mampu membayar iuran, dan memilih untuk tidak bersekolah lagi,” tutur Politisi PAN dapil IV Manggala Panakkukang.

Selain itu, faktor penghasilan orang tua yang semakin menurun sebagai akibat tidak adanya lapangan pekerjaan menurut Hamzah juga menjadi faktor tingginya anak putus sekolah.

“Saya kira ini jadi perhatian pemerintah kota Makassar. Banyaknya anak anak yang sudah lulus sekolah, tapi ijazahnya masih di sekolah tersimpan. Kenapa tersimpan, karena harus dibayar dulu baru diambil ijazahnya. Coba bayangkan, satu, dua tahun iuran tidak dibayar, akhirnya ijazah jadi jaminan, akhirnya anak anak tidak bisa dipakai mencari pekerjaan,” jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa Pemkot harus menghapuskan setiap pembayaran yang ada Sekolah, karena hal tersebut menyusahkan orang tua murid.

“Mungkin harus ditambah tidak boleh ada anak tidak sekolah dan tidak boleh ada pembayaran di sekolah-sekolah,” pungkasnya. (*/4dv)

1,522