PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Desa Beroanging Ikut Verifikasi Abdidaya Ormawa 2026, Program BKMF Sinapsis FIKK UNM Diuji • Pemkot Makassar Kejar Sertifikat Aset Ducting Sharing • Penyuluh Kehutanan Jadi Garda Depan Cegah Karhutla, Kejar Target FoLU Net Sink 2030 • Sumbangan Gau Maraja Diduga Masuk Rekening Pribadi Kasi Umum Kecamatan Bontocani • 102 Siswa Baru SMK Kehutanan Negeri Makassar Dikukuhkan, Siap Jadi Rimbawan Muda • Rotasi Besar Kapolres Sulsel: 5 Kursi Berganti, Ini Daftar Komandan Baru • PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Desa Beroanging Ikut Verifikasi Abdidaya Ormawa 2026, Program BKMF Sinapsis FIKK UNM Diuji • Pemkot Makassar Kejar Sertifikat Aset Ducting Sharing • Penyuluh Kehutanan Jadi Garda Depan Cegah Karhutla, Kejar Target FoLU Net Sink 2030 • Sumbangan Gau Maraja Diduga Masuk Rekening Pribadi Kasi Umum Kecamatan Bontocani • 102 Siswa Baru SMK Kehutanan Negeri Makassar Dikukuhkan, Siap Jadi Rimbawan Muda • Rotasi Besar Kapolres Sulsel: 5 Kursi Berganti, Ini Daftar Komandan Baru •
Sulsel

RDP dengan DPRD Sulsel IPPEMSI Tuntut Pemprov Jadikan Jalan Poros Simbuang-Mappak Prioritas

1000
×

RDP dengan DPRD Sulsel IPPEMSI Tuntut Pemprov Jadikan Jalan Poros Simbuang-Mappak Prioritas

Sebarkan artikel ini
RDP dengan DPRD Sulsel IPPEMSI Tuntut Pemprov Jadikan Jalan Poros Simbuang-Mappak Prioritas
Ikatan Pemuda Pelajaran Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sulsel, terkait persoalan jalan provinsi yang melewati Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak, Kabupaten Tana Toraja, Senin (8/5/2023).

MAKASSAR—Ikatan Pemuda Pelajaran Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sulsel, terkait persoalan jalan provinsi yang melewati Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak, Kabupaten Tana Toraja, Senin (8/5/2023).

Turut hadir dalam RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Jhon Rende Mangontan, beberapa Anggota DPRD Sulsel Dapil X, Ketua DPRD Tana Toraja bersama Kadis PU Tana Toraja, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Staff Ahli Gubernur Sulsel, juga beberapa OPD Pemprov khususnya Dinas PUTR, serta Perwakilan IPPEMSI Makassar

Ketua Umum IPPEMSI Makassar, Yoris Bomba menyampaikan beberapa diantaranya menuntut Pemprov Sulsel bersama DPRD Sulsel untuk menjadikan Jalan Poros Simbuang-Mappak prioritas untuk dikerjakan dan dituntaskan secepat mungkin.

“Jalan yang sampai saat ini masih dalam kondisi berlumpur serta banyak kubangan, tidak memungkinkan untuk dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat, mengakibatkan mobilisasi masyarakat tidak berjalan lancar. Ada beberapa titik di Kecamatan Simbuang dan Mappak yang perlu penanganan darurat, seperti jalan di Lembang/Desa Makkodo, Lembang Puangbembe Mesakada, Kelurahan Kondodewata yang kondisi jalanya masih sangat meprihatinkan yaitu berlumpur dan berkubang,” urai Yoris.

Hal senada disampaikan Sekretaris Umum IPPEMSI Makassar, Daniel Grand Saputra, bahwa jangan sampai kondisi jalan di Simbuang dan Mappak juga sama seperti jalan di Lampung yang perlu diviralkan terlebih dahulu baru pemerintah pusat turun tangan karena tidak adanya perhatian dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

“Yang kita khawatirkan jangan sampai persoalan infrastruktur ini sampai kepada pemerintah pusat dan ditangani oleh kementerian seperti yang terjadi di daerah Lampung kemarin, artinya akan ada anggapan masyarakat bahwa Pemprov Sulsel dan Tana Toraja tak mampu menyelesaikan persoalan masyarakat yang ada di wilayahnya,” jelasnya.

“Untuk itu lewat diskusi RDP ini, adalah langkah taktis yang dilakukan DPRD Sulsel untuk betul-betul serius menangani persoalan-persoalan yang terjadi di Kecamatan Simbuang-Mappak, terkhusus infrastruktur jalan,” tutur Daniel.

Kepala bidang Bina Marga Provinsi Sulsel mengatakan, bahwa Dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan bersama masyarakat Simbuang-Mappak, termasuk Dewan Pengurus IPPEMSI Makassar dan turun langsung mensurvei jalan-jalan mana saja masuk dalam skala prioritas.

“Kita akan melibatkan juga masyarakat dalam perencanaan pengerjaan jalan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu Jhon Rende Mangontan, mendorong Dinas PUPR Sulsel untuk menambah anggaran ke ruas jalan provinsi Masuppu-Matangli-Pasobbo, yang sebelumnya 17 M, tahun bisa bertambah lagi.

“Karena kondisi alam di Simbuang-Mappak lebih membutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Tentunya saya sebagai Putra Tana Toraja, dan mempunyai banyak pengalaman di bidang kontraktor akan mengunakan pengalaman saya dalam menangani persoalan jalan di Simbuang-Mappak,” tegas John Rende. (*/464ys)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com