MAKASSAR—Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sulawesi Selatan, Drs Andi Muhammad Arsjad, M.Si membuka secara Virtual, acara Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) tahun 2024 di salah satu Hotel Makassar, pada Jumat (21/6/2024) kemarin.
Kadis Ketapang Sulsel mengemukakan, secara global Food Loss dan Waste (FLW) merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pangan saat ini. Menurut FAO sepertiga dari pangan yang di produksi atau sekitar 1,3 miliar ton pangan terbuang.
Di Indonesia sendiri, lanjut Arsjad, dari Kajian Bappenas FLW yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2019 berkisar 23-48 juta ton pertahun, setara dengan 115 sampai 184 Kilogram perkapita pertahun.
“Ini berarti per orang menyumbang sekitar satu hingga dua kwintal atau 100-200 Kilogram sampah pangan pertahun,” ujarnya.
Hal ini juga berdampak pada kerugian ekonomi kurang lebih Rp213-Rp551 triliun pertahun atau setara 4-5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Kondisi FLW juga setara dengan 7,29 % emisi gas rumah kaca indonesia pertahunnya,” ucapnya.
Disisi lain, acaman krisis pangan dan masalah kerawanan pangan dan gizi masih menjadi tantangan yang harus diatasi.
FAO memperkirakan pada tahun 2023 sekitar 783 juta orang didunia mengalami kelaparan dan 2,4 miliar orang atau kebanyakan perempuan dan orang yang tinggal dipedesaan yang tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi, aman dan cukup sepanjang tahun.
Pada tahun 2023, Badan Pangan Nasional melalui Dinas Ketapang Provinsi Sulawesi Selatan telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) dengan melibatkan para pihak terkait melalui dua pendekatan utama.
“Yaitu mencegah terjadinya pemborosan pangan dan kemubadziran pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat, fasilitasi aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” papar Arsjad.
Upaya pencegahan dan pengurangan Food Loss and Waste sejalan dengan salah satu prinsip sistem pangan berkelanjutan Diindonesia (SPBI) yang merupakan hasil kajian Bappenas yaitu praktek produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab.
“Bertanggung jawab disini dapat diartikan bijak dalam. Menyediakan dan mengkonsumsi pangan serta tidak membuang-buang makanan,” sebutnya.
Menurut Muhammad Arsjad, gerakan selamatkan pangan merupalan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung upaya pencegahan Food Loss dan Waste dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi.
“Keberhasilan Gerakan ini memerlukan komitmen dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan pangan baik unsur pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Swasta, pelaku usaha maupun lainnya,” kata Arsjad.
Pada kesempatan ini, Kadis Ketapa Sulsel berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan loss Food “Diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan Food Waste melalui aksi nyata,” harapnya.
Di Sulsel pada 2023, sosialisasi gerakan selamatkan pangan atau dikenal dengan stop boros pangan telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan saat itu telah dilakukan MOU atau perjanjian kerjasama para pihak yaitu PHRI, Baznas, Ritel, Asosiasi Jasa Boga, dimana Baznas disini sebagai pihak yang akan membantu mendistribusikan pangan tersebut kepada pihak yang membutuhkan.
“Harapan saya MOU ini bukan saja hanya diatas kertas tetapi menjadi aksi nyata di lapangan, yang tentunya akan di evaluasi untuk perbaikan kedepan agar bisa mengjangkau masyarakat yang lebih luas khususnya masyarakat yang membutuhkan,” urainya.
.
Kadis Ketapang Sulsel menambahkan, secara bersama-sama terus menkampanyekan stop boros pangan, karena Food Waste atau pemborosan pangan berdampak buruk pada ketahanan pangan juga terhadap lingkungan.
“Ingin saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama, Pertama mari secara bersama-sama terus memkampanyekan stop boros pangan, karena Food Waste atau pemborosan pangan berdampak buruk pada ketahanan pangan fan juga terhadap lingkungan,” imbuhnya.
Kampanye GSP dilakukan disegala lini masyarakat yaitu bisa dengan cara menghabiskan makanan yang di konsumsi. Belanja dan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan.
“Tetap membangun kolaborasi dengan organisasi masyarakat, pemerhati pangan, akademisi termasuk TP PKK dan Darmawanita serta lembanga sosial masyarakat dalam upaya pengendalian pemborosan pangan serta membangun komunikasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengkampanyekan GSP di sekolah agar sejak usia dini anak-anak sudah terididik untuk tidak boros pangan,” papar Kadis Ketapang Sulsel ini.
“Harapan saya pada pertemuan ini bisa melahirkan suatu rumusan maupun rekomendasi terkait pencegahan dan pengurangan sampah pangan dan pemborosan pangan,” pungkasnya. (*/4dv)
Simak Juga:
