MEDIASULSEL.com,- Tinggal sepekan pemilihan Ketua RT dan RW yang akan dilaksanakan serentak di Kota Makassar yang rencananya akan digelar Minggu 26 Februari 2017 mendatang. Anggota Dprd Kota Makassar Hamzah Hamid berpesan agar proses pemilihan tersebut berjalan dengan aman, demokratis dan terbuka.
Tercatat sebanyak 988 RW dan 4.981 RT akan memilih dan dipilih. Dari 153 Kelurahan yang berada di 15 Kecamatan di Makassar. Sementara jumlah wajib pilih 258.162 kartu keluarga (KK).
Dari pantauan dilapangan Hamzah Hamid mendapatkan laporan dari warga yang bertanya dan masih bingung dengan tata cara pemilihan dan mekanismenya.
Ia menjelaskan bahwa warga yang bisa memilih hanya yang mendapatkan surat panggilan untuk memilih dan warga yang tidak mendapatkan surat tidak dapat memilih, Hamzah Hamid merasa bahwa ini bisa di manfaatkan oleh oknum tertentu untuk memenangkan calon ketua RW RT tertentu.
“Sebaiknya panitia, jika warga yang tidak mendapatkan surat panggilan dan ingin memilih cukup memperlihatkan KK dan KTPnya sebagai bukti bahwa betul warga setempat dan berhak untuk memilih,” jelasnya. Kamis (23/2/2017).
Karena yang memilih hanya kepala keluarga (KK) atau mewakili. Istilahnya satu KK satu suara. Tidak bisa satu KK dua orang memilih jadi panitia agar mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang akan terjadi.
Kehawatirannya kalau ada warga yang sudah mencoblos lalu KK yang dibawa ke panitia dititipkan ke saudaranya atau ke anaknya lagi. Lalu memilih itu fatal akibatnya.
“Karena itu kita berharap panitia pemilihan ketua agar meminta surat kuasa jika diwakili dan mengumpulkan seluruh foto kopi KK yang memiliki hak suara,” ungkap Ketua DPD PAN Makassar itu.
Ia juga sangat menyayangkan adanya kampanye beberapa calon di sejumlah Kecamatan yang menurutnya ini tidak di anjurkan dalam perwali dan kampanye tersebut bisa membuat sekat-sekat terhadap warga nantinya.
“Pemilihan serentak ketua tersebut sudah bagus karena mengajarkan demokrasi terhadap masyarakat tetapi kenapa harus ada kampanye ini dapat memecah dan membuat sekat terhadap warga jika pilihannya tidak menang nantinya,” katanya
Panitia harus membuat surat pernyataan siap kalah siap menang kepada semua calon ketua yang ikut dalam pemilihan tersebut agar nantinya tidak ada hal yang tidak di inginkan.
Satu lagi yang menjadi sorotan Ketua Pan Makassar tersebut adalah mencalonkannya anggota TNI dan Polri dalam pemilihan Ketua RT RW ini, harusnya mereka netral dan tidak mengikuti pemilihan.
“Perwali tidak membahas keterlibatan anggota dalam mengikuti pemilihan ini, meraka harusnya netral dan tidak mengikuti pemilihan dan kembali pada acuan undang undang,” tutupnya. (4ks)
