OPINI—Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil yang berlangsung pada Senin, 18 November 2024. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kelaparan dan kemiskinan.
Presiden Prabowo mengapresiasi langkah Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang menjadikan kemiskinan dan kelaparan sebagai fokus utama KTT G20 tahun ini. Dengan tema “Fight against Hunger and Poverty”, sesi ini menjadi platform penting bagi para pemimpin dunia untuk membahas strategi kolektif dalam menghadapi dua isu global tersebut (Antaranews.com, 22/11/2024).
Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya menjadikan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional. Ia optimis masalah kelaparan dapat diatasi dalam waktu tiga tahun ke depan dengan berbagai rencana konkret, termasuk upaya mewujudkan ketahanan pangan dan energi di Indonesia (Presidenri.go.id, 19/11/2024).
Realitas Pengentasan Kemiskinan dalam Sistem Kapitalisme
Kemiskinan di Indonesia bukan hanya persoalan sosial, melainkan sebuah problem struktural yang lahir dari sistem kapitalisme. Meski berbagai janji dan target ditetapkan, harapan untuk mengentaskan kemiskinan di bawah sistem ini tampaknya bagai mimpi di siang bolong.
Sistem kapitalisme secara inheren menciptakan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kekayaan hanya terkonsentrasi di tangan segelintir elit, sementara rakyat kecil harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam sistem ini, negara lebih berperan sebagai regulator yang melayani kepentingan pemilik modal dibandingkan sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyat.
Kondisi ini diperparah dengan pengelolaan sumber daya alam yang justru diserahkan kepada pihak asing dan korporasi besar. Keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sedangkan rakyat harus menanggung dampak buruk seperti kemiskinan sistemik dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.
Krisis dalam Sektor Pertanian dan Dampak Kapitalisme
Kapitalisme juga melahirkan kapitalisasi di sektor pertanian dari hulu ke hilir. Petani menghadapi tantangan seperti tingginya harga pupuk dan sarana produksi pertanian (saprotan) yang tidak terjangkau. Akibatnya, kerugian terus menimpa para petani. Belum lagi pembangunan infrastruktur yang sering tidak memperhatikan aspek lingkungan, menyebabkan banjir dan kerusakan lahan pertanian.
Seruan Indonesia dalam G20 untuk mencari solusi bersama di bawah sistem kapitalisme juga diragukan efektivitasnya. Pada kenyataannya, sistem ini hanya mampu menyejahterakan pemilik modal dan korporasi, bukan rakyat kecil. Dengan pendapatan negara yang sebagian besar berasal dari pajak rakyat, beban ekonomi justru semakin berat bagi masyarakat kelas menengah dan bawah.
Paradoks dan Solusi Semu
Metode Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung kemiskinan seringkali hanya berorientasi pada angka, bukan pada solusi nyata. Standar Bank Dunia yang digunakan untuk menilai tingkat kemiskinan cenderung mengabaikan kebutuhan pokok yang sebenarnya harus dipenuhi negara.
Berbagai kebijakan seperti pencabutan subsidi justru menambah penderitaan rakyat. Alih-alih mengentaskan kemiskinan, kebijakan ini mendorong masyarakat kelas menengah jatuh ke jurang kemiskinan. Ini adalah potret ironi sistem kapitalisme yang menjauhkan peran negara dari tugas utamanya: memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Islam: Solusi Sistemik Mengentaskan Kemiskinan
Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi Islam menawarkan solusi yang bersifat sistemik dan menyeluruh. Islam memandang kemiskinan sebagai problem struktural yang harus diselesaikan dengan mekanisme berbasis syariat. Tujuan utamanya bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, melainkan menghapus kemiskinan secara nyata.
Berikut adalah mekanisme Islam dalam mengentaskan kemiskinan:
1. Negara sebagai Pengurus Rakyat
Negara bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Hal ini memastikan setiap individu mendapatkan haknya tanpa harus terbebani biaya tambahan.
2. Baitul Mal sebagai Sistem Keuangan Negara
Pendapatan negara dalam sistem Islam bersumber dari zakat, sedekah, pengelolaan sumber daya alam, dan pos pendapatan halal lainnya—bukan dari pajak atau utang.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
Sumber daya alam (SDA) dikelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga: milik umum, milik negara, dan milik individu sesuai syariat.
4. Penghapusan Riba dan Pendapatan Haram
Sistem ekonomi Islam meniadakan riba, judi, dan segala jenis pendapatan tidak halal yang merugikan rakyat kecil dan memperparah kemiskinan.
5. Jaminan Lapangan Kerja dan Kesejahteraan
Negara dalam sistem Islam memiliki mekanisme yang memastikan ketersediaan lapangan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Dengan mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan sistem yang berpihak pada rakyat, sistem ekonomi Islam mampu mengatasi kemiskinan secara efektif. Islam bukan hanya menawarkan solusi parsial, melainkan penyelesaian menyeluruh yang menciptakan kesejahteraan hakiki bagi setiap individu. (*)
Wallahu a’lam bishshawab.
Penulis: Erni Atallah (Aktivis Muslimah)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
