MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pada Jumat (21/3/2025), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar Tahun 2024 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Dengan ini, Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan laporan keuangannya, melanjutkan tradisi tiga tahun terakhir sebagai yang tercepat dalam penyampaian LKPD.
Munafri menegaskan bahwa laporan ini merupakan hasil proses yang telah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya. Ia berharap dokumen tersebut benar-benar mencerminkan pengelolaan keuangan yang sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.
“Ini adalah hasil proses panjang yang sudah berjalan sebelum saya menjabat. Saya berharap laporan ini dapat memberikan gambaran keuangan daerah yang sesuai dengan norma pemerintahan dan aturan yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, ketepatan penyusunan laporan tak hanya diukur dari seberapa cepat disampaikan, tetapi juga dari sisi akurasi dan kualitas. Ia pun berharap tidak ada koreksi berarti dari BPK atas laporan yang diajukan.
“Saya mendapat informasi dari Inspektorat bahwa laporan kita selalu yang pertama. Mudah-mudahan tidak hanya cepat, tapi juga tepat tanpa koreksi,” tambahnya.
Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot yang telah bekerja keras dalam penyusunan LKPD. Ia menegaskan bahwa dana pemerintah adalah dana publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kami di Pemkot tidak ingin menyimpang dari aturan. Jika ada kekeliruan, kami siap dibimbing agar tetap berada di jalur yang benar,” katanya.
Ia berharap ada masukan lebih lanjut dari BPK untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, pemerintahan yang baik adalah yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, demi menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kami ingin menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, kami siap menerima saran agar tidak ada yang menodai harapan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, mengapresiasi langkah cepat Pemkot Makassar. Ia menegaskan bahwa Makassar kembali menjadi daerah pertama yang menyerahkan LKPD dalam tiga tahun terakhir.
“Kami apresiasi Wali Kota dan jajarannya. Makassar selalu menjadi yang pertama di Sulsel dalam penyampaian LKPD, dan ini menunjukkan komitmen mereka dalam tata kelola keuangan,” ujarnya.
Winner juga menekankan bahwa penyusunan LKPD harus melalui berbagai tahapan, termasuk analisis dan review dari Inspektorat. Baginya, kualitas laporan jauh lebih penting daripada sekadar kecepatan penyampaian.
“Yang utama bukan hanya cepat, tapi juga berkualitas. LKPD harus benar-benar mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik,” katanya.
Ia pun mengingatkan bahwa proses audit membutuhkan dukungan penuh dari Pemkot, terutama dalam penyediaan data yang akurat dan tepat waktu.
“Kami butuh komitmen penuh dari Wali Kota dan seluruh jajaran agar pemeriksaan bisa berjalan lancar. Data yang kami butuhkan harus tersedia tepat waktu,” pungkasnya. (70n/Ag4ys/4dv)
