MAKASSAR—Anggota DPRD Kota Makassar, Irmawati Sila, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kebutuhan fasilitas sosial di wilayah Tamalate.
Hal itu disampaikan saat menggelar Reses Pertama Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2025/2026 di Kelurahan Mangasa, Selasa (14/10/2025).
Dalam kegiatan yang dihadiri warga, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT dan RW itu, sejumlah peserta mengeluhkan data penerima PKH yang dinilai belum merata. Beberapa warga mengaku belum terdaftar sebagai penerima manfaat meski memenuhi syarat, sementara ada penerima bantuan yang justru tergolong mampu.
Menanggapi hal tersebut, Irmawati berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan Dinas Sosial Kota Makassar.
“Kalau ada warga yang seharusnya menerima tapi belum terdaftar, tolong RT segera laporkan datanya. Nanti kami bantu teruskan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi,” ujarnya.
Selain persoalan bantuan sosial, legislator dari daerah pemilihan Tamalate ini juga menyoroti kebutuhan fasilitas sosial di masyarakat, seperti perlengkapan jenazah dan layanan ambulans. Ia menilai, kebutuhan semacam itu sering kali terabaikan padahal sangat dibutuhkan warga.
“Saya akan bantu koordinasikan perlengkapan jenazah dan ambulans. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, bisa langsung menghubungi saya. Ini bentuk kepedulian saya terhadap warga,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Irmawati juga menanggapi keluhan soal kondisi infrastruktur jalan di kawasan Mamoa Raya yang disebut belum maksimal tersentuh pembangunan.
Ia menjelaskan, beberapa usulan warga memang sudah masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun belum semuanya terakomodir karena keterbatasan anggaran.
“Kalau lewat Musrenbang biasanya hanya 60–80 usulan yang bisa masuk prioritas. Karena itu, saya sarankan masyarakat menyampaikan langsung melalui reses agar bisa masuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD,” jelasnya.
Irmawati menegaskan, kegiatan reses merupakan wadah strategis bagi warga menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat. Setiap masukan, kata dia, akan dikawal hingga mendapat perhatian pemerintah kota.
“Reses ini bukan hanya mendengar, tapi memastikan aspirasi warga benar-benar diperjuangkan agar terealisasi,” pungkasnya. (Ag4ys/4dv)
