MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar mulai menggenjot strategi “dua dalam satu” lewat program urban farming yang kini diposisikan sebagai solusi konkret mengatasi persoalan sampah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Di bawah arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, seluruh jajaran SKPD didorong tidak lagi sekadar menjalankan rutinitas, tetapi menghadirkan program nyata yang berdampak langsung di tingkat lorong.
Fokus utama diarahkan pada integrasi pertanian perkotaan dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) ditunjuk sebagai motor penggerak untuk mempercepat implementasi urban farming di setiap kelurahan.
“Program ini harus dimaksimalkan di semua wilayah, dengan melibatkan kelompok masyarakat hingga organisasi kemahasiswaan,” tegas Munafri, Minggu (12/4/2026).
Menurutnya, urban farming bukan hanya soal menanam di lahan sempit, tetapi menjadi bagian dari sistem terpadu. Sampah organik rumah tangga diolah menjadi kompos, lalu dimanfaatkan kembali untuk mendukung pertanian warga.
Konsep ini dinilai sebagai solusi ganda: mengurangi volume sampah sekaligus menciptakan kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
“Urban farming diharapkan menjadi solusi ganda, mengurangi sampah dan memperkuat kemandirian pangan warga,” ujarnya.
Munafri bahkan menilai, sejumlah wilayah di Makassar telah menunjukkan hasil nyata. Beberapa kawasan mampu membangun ekosistem kecil yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
Tak hanya itu, inovasi juga menyasar sektor peternakan skala kecil. Dengan sistem modern, warga kini bisa beternak ayam di lahan terbatas tanpa menimbulkan bau, sekaligus menghasilkan telur setiap hari.
“Sekarang beternak ayam tidak butuh lahan luas. Yang penting sistemnya baik dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Untuk memperkuat program ini, DP2 diminta menggandeng Dewan Lingkungan serta membuka kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema CSR. Pendampingan dan dukungan fasilitas menjadi kunci agar program berbasis masyarakat ini bisa berjalan berkelanjutan.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga memasang target ambisius dalam pengelolaan sampah. Munafri menegaskan, minimal 95 persen sampah di kota ini harus bisa terkelola dengan baik—melonjak jauh dari capaian saat ini yang bahkan belum menyentuh 70 persen.
“Biaya yang kita keluarkan harus sebanding dengan hasil. Target kita jelas, 95 persen sampah terkelola,” tegasnya.
Ia pun menginstruksikan camat dan lurah untuk lebih aktif turun langsung ke wilayah, memastikan program berjalan, sekaligus membangun keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan dan produktivitas lingkungan.
“Jangan hanya di kantor. Turun ke lapangan, lihat langsung, dan bangun gerakan bersama masyarakat. Di situlah perubahan nyata terjadi,” pungkasnya. (Ag4ys)
