MEDAN – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pemaparan inovasi aplikasi Lontara+ dan strategi pemanfaatan media sosial sebagai instrumen membaca aspirasi masyarakat dalam Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Medan, Kamis (2/7/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, tampil sebagai narasumber pada forum bertema “Digital Insights, Better Governance” yang diikuti kepala dinas komunikasi dan informatika dari berbagai kota di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Roem menegaskan bahwa Pemkot Makassar tidak lagi memandang media sosial sekadar sebagai saluran penyebaran informasi pemerintah. Sebaliknya, media sosial kini dimanfaatkan sebagai instrumen pemantauan dinamika publik secara real time.
“Media sosial tidak lagi hanya menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi. Di Makassar, kami melihatnya sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Menurut Roem, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah mendeteksi persoalan lebih dini sehingga berbagai isu dapat segera direspons sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi publik.
Selain itu, Pemkot Makassar juga membangun pola komunikasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ruang digital, termasuk dengan melibatkan akun-akun informasi lokal atau infocity yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik.
Ia menilai akun informasi lokal bukan semata tantangan bagi pemerintah, melainkan mitra strategis dalam memperluas penyebaran informasi dan memperkuat komunikasi publik.
“Yang kami bangun adalah persepsi bersama di internal pemerintah agar seluruh OPD memiliki cara pandang dan respons yang seragam terhadap dinamika informasi yang muncul di ruang digital,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Roem juga memperkenalkan perkembangan aplikasi Lontara+ yang saat ini telah digunakan sekitar 78 ribu pengguna aktif. Jumlah itu menjadi bagian dari target besar Pemkot Makassar untuk mencapai 500 ribu pengguna pada 2029 sesuai roadmap transformasi digital daerah.
Menurutnya, Lontara+ tidak hanya berfungsi sebagai platform layanan publik, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan digital.
“Ketika masyarakat percaya kepada sistem yang dibangun pemerintah, maka dukungan terhadap program-program pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya. Trust inilah yang menjadi kunci dalam komunikasi publik dan pelayanan digital,” jelasnya.
Salah satu fitur strategis yang telah terintegrasi dalam Lontara+ adalah layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Integrasi layanan tersebut bahkan menjadi salah satu pilot project Kementerian PAN-RB dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2026.
Roem menambahkan, seluruh data yang terintegrasi dalam ekosistem digital Pemkot Makassar, mulai dari layanan publik hingga pemantauan media sosial, kini terhubung langsung dengan dashboard Wali Kota Makassar.
Dashboard tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data.
Menurutnya, sistem digital yang terbangun juga membantu pemerintah meredam potensi pro dan kontra terhadap kebijakan publik melalui komunikasi yang lebih terbuka dan responsif.
“Pro dan kontra dalam kebijakan adalah hal yang biasa. Tetapi dengan komunikasi yang baik, data yang kuat, dan kepercayaan publik yang terbangun, pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Melalui Forum Komdigi Rakernas XVIII APEKSI 2026, Pemkot Makassar sekaligus berbagi praktik baik dalam pengelolaan komunikasi digital, pemanfaatan data untuk pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi di era digital. (Ag4ys)
