JAKARTA — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menjadi salah satu narasumber dalam JAKI & Fellowship Cities Forum 2026, Kamis (20/8/2026).
Forum yang mengangkat tema “From Local Innovation to Regional Impact: Best Practices from ASEAN Smart Cities” tersebut menjadi ruang pertemuan pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, serta pemangku kepentingan di bidang pengembangan kota cerdas.
Dalam forum itu, Muhammad Roem memaparkan pengalaman Pemerintah Kota Makassar dalam membangun ekosistem digital pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu inovasi yang dipaparkan adalah Super Apps Lontara+, platform digital yang dikembangkan Pemkot Makassar untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi publik dalam satu ekosistem.
“LONTARA+ resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 sebagai salah satu program prioritas Pemkot Makassar. Kehadirannya berangkat dari kondisi layanan digital Pemerintah Kota Makassar yang sebelumnya tersebar pada berbagai aplikasi milik OPD,” ujar Roem.
Menurut Roem, sebelum integrasi dilakukan, sedikitnya terdapat 358 aplikasi yang berjalan secara terpisah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Melalui Lontara+, berbagai layanan tersebut diarahkan untuk terintegrasi secara bertahap sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan dengan lebih mudah dan praktis.
Roem juga memaparkan perkembangan terbaru Lontara+ yang pada 17 Agustus 2026 meluncurkan tiga fitur baru.
Ketiga fitur tersebut yakni layanan administrasi kependudukan, pembayaran PBB secara online, serta Makassar Move.
Fitur Makassar Move dirancang untuk mendukung pelacakan aktivitas fisik sekaligus pelaporan infrastruktur.
“Ini menjadi upaya Pemkot Makassar mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik,” kata Roem.
Ia menegaskan, transformasi digital yang dilakukan Pemkot Makassar tidak semata-mata bertujuan menghadirkan teknologi baru. Lebih dari itu, digitalisasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menyederhanakan akses terhadap layanan pemerintah.
Roem menyebut JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 memiliki posisi strategis sebagai ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah.
Menurutnya, forum semacam ini dapat mempercepat transformasi digital melalui pertukaran wawasan, sekaligus memperkuat jejaring dan kolaborasi antarpemerintah daerah.
“Bagi Makassar, ruang ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi yang lahir dari kebutuhan daerah sekaligus membuka peluang pertukaran pengetahuan dengan daerah lain yang memiliki pengalaman dalam pengembangan ekosistem kota cerdas,” tegasnya.
Ia berharap kolaborasi dan pertukaran praktik baik antardaerah dapat terus diperkuat sehingga inovasi digital yang dikembangkan di tingkat lokal memberikan manfaat yang lebih luas.
Dengan demikian, transformasi digital diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, terintegrasi, adil, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Muhammad Roem hadir bersama sejumlah narasumber lainnya, di antaranya Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Amran, M.T., Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M., Kepala Diskominfo Semarang Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M., serta Kepala Diskominfo Bali Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos. (70n)
