Sisi Lain To Manurung dalam Sejarah Raja-raja Bone: Figur Awal Konstruksi Legitimasi Kerajaan

OPINI—Sejarah Kerajaan Bone hampir tidak dapat dipisahkan dari kisah To Manurung. Dalam ingatan sejarah masyarakat Bugis, To Manurung ditempatkan sebagai figur penting pada masa awal terbentuknya tatanan kerajaan.

Namun, di balik kisah tentang sosok yang “turun dari langit” dan kemudian ditempatkan sebagai pemimpin, terdapat sisi lain yang menurut saya jauh lebih penting untuk direnungkan. To Manurung dapat dilihat sebagai figur awal dalam konstruksi legitimasi kekuasaan Kerajaan Bone.

Persoalannya bukan semata-mata apakah To Manurung harus dipahami sebagai tokoh historis dalam pengertian modern atau sebagai figur yang mengandung unsur mitologis.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa masyarakat pada masa itu menghadirkan figur To Manurung sebagai dasar lahirnya kepemimpinan? Apa kebutuhan sosial dan politik yang berada di balik konstruksi tersebut? Dan bagaimana legitimasi yang dibangun melalui figur itu kemudian memengaruhi perkembangan Kerajaan Bone?

Untuk menjawabnya, kita perlu memahami bahwa kerajaan tidak lahir hanya karena mempunyai seseorang yang memiliki kekuatan untuk memerintah. Sebuah kekuasaan baru akan memiliki daya tahan apabila memperoleh pengakuan dari masyarakat yang dipimpinnya.

Dalam konteks masa awal kala itu di Bone, berbagai komunitas hidup dalam kelompok-kelompok yang memiliki pemimpin dan kepentingannya masing-masing. Kebutuhan terhadap suatu figur pemersatu tentu menjadi persoalan penting.

Kekuasaan membutuhkan alasan mengapa seseorang layak berada pada posisi tertinggi dalam tatanan tersebut. Dalam kerangka itulah To Manurung menjadi penting.

Figur tersebut memberikan dasar simbolik bagi penerimaan seorang pemimpin. Ia tidak hadir sebagai seseorang yang sekadar memenangkan persaingan kekuasaan, tetapi sebagai sosok yang memiliki kualitas dan asal-usul yang berbeda dari manusia kebanyakan.

Pada masa itu, legitimasi kekuasaan dibangun bukan terutama dari kemampuan memaksa, melainkan dari penerimaan dan pengakuan terhadap kewibawaan seorang pemimpin.

Di sinilah kita menemukan sisi lain yang sering luput dalam pembacaan sejarah To Manurung. Pada fase-fase awal sebelum Kerajaan Bone terbentuk, sesungguhnya terdapat kebutuhan masyarakat terhadap legitimasi kepemimpinan yang dapat diterima bersama oleh semua pihak.

To Manurung menjadi titik temu antara kebutuhan masyarakat akan seorang pemimpin dan kebutuhan penguasa untuk memperoleh pengakuan atas kewenangannya.

Legitimasi semacam itu kemudian mempunyai konsekuensi besar bagi perkembangan Kerajaan Bone di kemudian hari. Ketika seorang pemimpin memperoleh legitimasi yang kuat, kekuasaan tidak berhenti pada dirinya.

Ia membentuk pola baru dalam hubungan antara pemimpin, kelompok masyarakat, dan wilayah kekuasaan. Dari sinilah sebuah kerajaan mulai mempunyai kemungkinan untuk berkembang dari sekadar kumpulan komunitas menjadi suatu tatanan politik yang lebih terorganisasi.

Karena itu, penting melihat To Manurung bukan sekadar sebagai “raja pertama”, melainkan sebagai figur yang memberikan fondasi legitimasi bagi terbentuknya struktur kekuasaan kerajaan.

Setelah fondasi itu terbentuk, sejarah selanjutnya bergerak melalui proses yang jauh lebih kompleks. Kekuasaan kemungkinannya harus diwariskan, dipertahankan, diuji, bahkan dalam situasi tertentu diperebutkan.

Legitimasi yang semula melekat pada figur kemudian secara perlahan berkembang menjadi legitimasi terhadap kedudukan dan institusi kerajaan.

Inilah salah satu dampak terpenting dari konstruksi To Manurung. Legitimasi personal berpotensi berkembang menjadi legitimasi dinastik dan institusional.

Namun, sejarah juga memperlihatkan bahwa kerajaan terus berkembang, masyarakat berubah, kepentingan politik bertemu, dan kekuasaan menghadapi berbagai tantangan.

Karena itu, legitimasi seorang raja pada akhirnya tidak hanya bergantung pada siapa leluhurnya, tetapi juga pada bagaimana ia menjalankan kekuasaan.

Di sinilah konsep konstruksi awal legitimasi melalui To Manurung tidak berarti memberikan cek kosong kepada semua penerusnya. Justru sebaliknya, semakin kuat legitimasi yang diwariskan, semakin besar pula tuntutan terhadap orang yang memegang kekuasaan untuk membuktikan bahwa dirinya layak berada pada posisi tersebut.

Dari perspektif ini, perkembangan Kerajaan Bone pada masa-masa berikutnya dapat dibaca sebagai proses panjang pengujian legitimasi kekuasaan.

Seorang raja mungkin memiliki garis keturunan, tetapi ia tetap membutuhkan pengakuan. Ia mungkin mempunyai kewenangan, tetapi kewenangan tersebut akan menghadapi batas-batas sosial yang lahir dari adat, kepatutan, dan keseimbangan hubungan antara penguasa dengan masyarakat.

Hal ini juga menjelaskan mengapa sejarah raja-raja Bone tidak selalu berjalan secara lurus. Pergantian raja, konflik kepentingan, hubungan antarkelompok, pembentukan aliansi, serta dinamika internal kerajaan merupakan bagian dari proses bagaimana legitimasi terus dinegosiasikan.

Takhta dapat diwariskan, tetapi penerimaan terhadap pemegang takhta harus terus dibangun.

Maka dari itu, ketika kita membicarakan To Manurung, kita tidak seharusnya hanya melihat ke belakang. Kita justru perlu melihat ke depan, yaitu bagaimana konstruksi legitimasi yang lahir pada fase awal tersebut membentuk arah perkembangan Kerajaan Bone.

Raja-raja yang memiliki dasar legitimasi yang kuat mempunyai modal untuk membangun kesinambungan kekuasaan. Legitimasi memungkinkan raja memperoleh kepatuhan tanpa harus selalu menggunakan kekuatan.

Seorang raja memang semestinya menciptakan rasa bahwa kekuasaan tersebut memiliki tempat yang sah dalam tatanan masyarakat.

Dari sinilah kerajaan dapat membangun struktur pemerintahan, mengatur hubungan antarkelompok, memperluas pengaruh, serta mempertahankan kesinambungan politiknya dalam menghadapi perubahan zaman.

Pada titik inilah yang membuat kisah To Manurung tetap relevan untuk dibaca secara kritis. Ia bukan hanya cerita tentang awal mula seorang raja, tetapi tentang bagaimana suatu masyarakat membangun alasan untuk menerima kekuasaan.

Dengan demikian, “sisi lain” To Manurung bukan terletak pada usaha membuktikan atau menyangkal unsur mitologis dalam kisahnya di pikiran masyarakat.

Sisi lainnya terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana sebuah masyarakat pada masa awal membangun konsep legitimasi yang kemudian mempunyai pengaruh terhadap perkembangan politik kerajaan dalam waktu yang panjang di masa-masa berikutnya.

Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari To Manurung mungkin bukan tentang bagaimana seorang raja memperoleh kekuasaan, melainkan tentang mengapa masyarakat bersedia mengakui kekuasaan tersebut.

Sebab, kekuasaan dapat dimulai dari kekuatan, tetapi kerajaan hanya dapat bertahan apabila kekuatan itu berubah menjadi legitimasi.

Legitimasi yang telah dibangun oleh generasi pertama akan selalu menghadirkan tantangan kepada generasi berikutnya: mampukah mereka mempertahankan kepercayaan yang menjadi dasar berdirinya kerajaan?

Pertanyaan inilah yang menjadikan To Manurung bukan hanya sebuah cerita tentang masa awal Bone, tetapi sebuah pintu untuk memahami perjalanan panjang sejarah raja-raja Bone dan perkembangan kerajaan sesudahnya.

Demikian, bagi adik-adik generasi, jangan berhenti berpikir filosofis kritis.

Salam Pancasila. Merdeka!