BONE—Polemik pengalihan puluhan aparatur sipil negara dari jabatan struktural ke jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tanpa disertai penerbitan surat keputusan pengangkatan, mendapat sorotan akademisi administrasi publik.
Akademisi Administrasi Publik, Dr. Herman, S.Sos., M.Si., menilai fenomena pengukuhan tanpa kesiapan SK tersebut merupakan potret lemahnya manajemen perubahan dan tata kelola administrasi kepegawaian di tingkat daerah.
Menurutnya, pelantikan atau pengalihan jabatan ASN tanpa kejelasan dokumen legalitas tertulis berpotensi menimbulkan persoalan hukum administrasi negara.
“Dalam teori administrasi publik dan tata pemerintahan, apa yang terjadi di Pemkab Bone ini secara jelas melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, yang merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,” ujar Dr. Herman, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, SK bukan sekadar dokumen administratif biasa, melainkan merupakan bentuk keputusan administrasi pemerintahan yang menjadi dasar legalitas seseorang dalam menduduki jabatan.
“Pelantikan tanpa adanya SK yang siap pakai menciptakan status mengambang secara hukum. Dampak akuntabilitasnya sangat besar. Secara de facto ASN itu sudah menjabat, tetapi secara de jure mereka tidak punya legitimasi hukum untuk mengambil keputusan strategis atau menandatangani dokumen dinas. Produk kebijakan yang mereka hasilkan nanti bisa cacat hukum dan rawan digugat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Herman menyoroti dampak keterlambatan penerbitan SK terhadap hak keuangan dan tunjangan jabatan ASN yang terdampak.
Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan administrasi antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.
“Dalam aturan keuangan daerah, BKAD sudah benar menolak mencairkan tunjangan jika tidak ada dasar SK-nya, karena mereka terikat prinsip akuntansi yang ketat. Namun, kelalaian administrasi dari sektor kepegawaian ini akhirnya mengorbankan hak-hak ASN. Ini sangat disayangkan karena bisa memicu demotivasi kerja yang masif dan menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, Dr. Herman menyarankan Pemkab Bone melakukan moratorium atau penundaan sementara terhadap pelantikan transisional serupa sampai seluruh dokumen administrasi dinyatakan lengkap.
Ia juga meminta BKPSDM Bone segera berkoordinasi dengan BKN untuk mencari penyelesaian administrasi kepegawaian yang sesuai ketentuan, termasuk mencermati hak-hak finansial ASN yang terdampak.
“Ke depan, Pemkab Bone harus menerapkan sistem One-Day Service terintegrasi. Hari di mana ASN dilantik, harus menjadi hari di mana SK fisik dan digital diserahkan ke tangan mereka. Reformasi birokrasi tidak boleh hanya manis di atas kertas, tapi mengabaikan hak asasi aparatur negara,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Bone, Rismono Sarlim, juga mengecam kondisi tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah seharusnya tidak melakukan pelantikan apabila belum siap menerbitkan SK pengangkatan.
“Jangan lantik kalau tidak bisa terbitkan SK,” tegas Rismono.
Rismono bahkan mengungkapkan informasi yang diterimanya menyebutkan jumlah ASN yang dialihkan ke jabatan fungsional tetapi belum menerima SK diduga mencapai sekitar 100 orang.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Bone, Edy, sebelumnya menyatakan bahwa proses pengalihan jabatan tersebut telah mendapatkan rekomendasi Kementerian PAN-RB dan pertimbangan teknis dari BKN. (*)
