MEULABOH – Pemerintah tidak cukup hanya membangun banyak aplikasi untuk mengklaim keberhasilan transformasi digital. Sebab, teknologi seharusnya membuat pelayanan publik semakin mudah, cepat, murah, dan transparan, bukan justru menambah kerumitan bagi masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (FEB UNUSIA), Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., dalam Dialog Publik RRI Meulaboh bertajuk “Ekonomi Digital: Dari Layanan Digital Menuju Pemerintahan yang Akuntabel”, Jumat (13/11/2026).
Aras menilai, ukuran keberhasilan digitalisasi pemerintah harus dilihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Bukan semata-mata dari jumlah platform digital yang berhasil dikembangkan.
“Jangan sampai pemerintah merasa berhasil karena sudah memiliki banyak aplikasi, sementara rakyat masih kesulitan mengurus administrasi, memperoleh bantuan, atau mengakses pelayanan dasar. Ukuran keberhasilan digitalisasi adalah ketika waktu pelayanan semakin singkat, biaya semakin murah, dan masyarakat semakin mudah mendapatkan haknya,” ujar Aras.
Ia kemudian menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, bantuan sosial, hingga penguatan ketahanan pangan membutuhkan dukungan sistem digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, pemanfaatan teknologi tidak serta-merta menjamin tata kelola pemerintahan berjalan bersih. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi persoalan dalam pengadaan barang, penyaluran bantuan, hingga penggunaan anggaran tetap terbuka.
“Digitalisasi tidak otomatis melahirkan kejujuran. Pengadaan barang masih bisa bermasalah, bantuan masih bisa salah sasaran, dan anggaran masih bisa disalahgunakan apabila pengawasannya lemah. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat akuntabilitas, bukan sekadar memperindah laporan,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, tantangan pemerataan ekonomi digital di daerah juga menjadi perhatian. Pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat perdesaan dinilai membutuhkan dukungan agar dapat mengambil manfaat dari perkembangan teknologi.
Aras menekankan bahwa penguatan ekonomi digital tidak cukup dilakukan dengan memperkenalkan teknologi pembayaran. Masyarakat juga membutuhkan literasi keuangan, pendampingan usaha, serta akses internet yang terjangkau.
“Pedagang kecil tidak cukup hanya diajarkan menggunakan QRIS. Mereka juga harus memahami pencatatan keuangan, menghitung keuntungan, dan mengembangkan pasar. Begitu pula koperasi desa, jangan sampai digital di atas kertas, tetapi pengelolaannya tetap tertutup,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah, perguruan tinggi, media, dan masyarakat sipil untuk membangun pengawasan partisipatif terhadap program pembangunan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar transformasi digital tidak hanya menghasilkan kemajuan teknologi, tetapi juga memperkuat keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam pelayanan publik.
Aras menegaskan, teknologi hanyalah sarana. Tujuan akhirnya adalah memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat, terutama ketika membutuhkan pelayanan dan pemenuhan hak-haknya.
“Negara tidak cukup hadir di layar ponsel; negara harus terasa hadir ketika rakyat membutuhkan pelayanan. Digital itu alat, sedangkan keadilan, amanah, dan akuntabilitas adalah tujuannya,” pungkas Aras. (Ag4ys)
