JAKARTA – Proses menuju Pemilu seharusnya berlangsung secara profesional, salah satunya menghindari keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal politik praktis, termasuk kampanye terselubung atau terbuka untuk memilih kandidat tertentu.
Namun fakta yang terjadi belakangan ini sungguh tidak bisa diterima akal sehat, tidak sedikit ASN yang justru terlibat politik praktis secara terang-terangan.
Pasca reformasi seharusnya kita mengambil pelajaran dari tindakan ASN yang terlibat politik praktis di masa itu.
“Di masa orde baru rezim memobilisasi ASN untuk mendukung Soeharto, akibatnya ASN menjadi bagian dari kekuasaan tiran orde baru yang berlangsung 32 tahun, reformasi berupaya melepaskan ASN dari jebakan politik kekuasaan”
“Namun bila mencoba lagi menceburkan diri berarti ingin kembali ke masa kelam itu,” jelas Zaenal Abidin Riam, Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Kamis (28/2/2019).
Penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu wajib berani menindak ASN yang bermain mata di tahun politik, ini menyangkut marwah penyelenggara, bila tidak maka kepercayaan rakyat terhadap Bawaslu berpotensi jatuh ke titik nol.
“Bawaslu harus menindak ASN yang mbalelo di momen politik kali ini, satu saja ASN yang dibiarkan maka memicu ASN yang lain bertindak lebih jauh, ini juga menyangkut harkat Bawaslu dalam menjaga kepercayaan publik,” ujar Enal di Jakarta.
Tidak menutup kemungkinan semakin menjelang hari pencoblosan akan semakin banyak pula ASN yang bermanuver, dalihnya bisa beragam, namun intinya yang dilakukan mereka tetap melanggar aturan Pemilu yang mensyaratkan ASN harus netral. [*/shar]
