MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan MoU bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar di Gedung Rektorat Unhas, Kamis (23/5/2019).
Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah mengaku MoU mengenai piagam Sensus Penduduk (SP) merupakan langkah untuk menyatukan data Indonesia.
Menurut Nurdin Abdullah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini baru terhitung 7 kali dilakukan sensus penduduk.
Olehnya itu Nurdin Abdullah berharap kepada seluruh stakeholder yang ada di Sulsel untuk memaksimalkan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan ini.
“Sensus pertama kita sejak tahun 1961, ini merupakan sensus yang ke 7. Ini adalah kegiatan besar kita Insyaallah kita akan melakukan kolaborasi,” ungkap Nurdin Abdullah dalam sambutannya.
Gubernur juga meminta kepada kepala daerah se-Sulsel agar tidak sekedar melakukan tanda tangan MoU saja, tetapi juga langsung menindaklanjuti.
“Kita berharap peran akademisi sangat penting, kita juga berharap bisa menyediakan membantu untuk penyediaan data. Kalau sudah satu data untuk Indonesia tidak ada lagi arahan”
“Saya berharap kepada bupati, wakil bupati dan sekda mohon untuk mengawal perolehan data ini untuk Indonesia yang satu,” jelasnya.
Sementara itu Rektor Unhas Makassar, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA menjelaskan, untuk mendapatkan sebuah data yang akurat maka dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai.
“Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berharap bapak gubernur bisa mensupport data untuk Pemprov Sulsel juga. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” pungkasnya. (*)
