MAKASSAR—Dibawah kepemimpinan Prof. HM Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel, satu lagi aset milik negara yang ditertibkan lewat kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati), Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel.
Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah usai berbicara dengan pengelolaan Pulau Kayangan, Reza Ali, Kejati Sulsel, Kejari Makassar, Korwil 8 KPK RI, dan Pj Walikota Makassar akhirnya melahirkan kesepakatan untuk pengalihan aset negara dari pengelola ke Pemkot Makassar.
“Secara pengelolaan pulau Kayangan ini sudah berpindah-pindah tangan. Oleh Korwil 8 KPK bersama Pak Kejati dan tim kita semua ingin memperjelas status ini. Tadi sudah negosiasi dengan pengelola sudah ada kata sepakat akan diserahkan sebagai aset negara,” jelas Nurdin Abdullah, usai meninjau sisa bangunan di pulau Kayangan, Rabu, 11 November 2020.
Terkait mengenai pengelolaan pulau Kayangan selanjutnya akan dibicarakan pasca proses penyerahan dari pengelola ke Pemkot Makassar selesai.
“Nanti ke depan akan dibicarakan tentang pengelolaan. Saya kira tidak ada masalah kita sudah duduk bersama-sama Pak Reza Ali sebagai pengelola, terus Pak Wali nanti juga akan ikut membenahi sekaligus mengelola,” ujarnya.
Menurut Nurdin, proses penyerahan paling lambat dua minggu dari hari Rabu, 11 November 2020 ini. Sebab, untuk proses selanjutnya akan dilakukan duduk bersama lagi.
“Segera, satu dua minggu paling lama kita selesaikan (Penyerahan aset). Nanti kita akan bicarakan jadi alas haknya dulu kita perbaiki” katanya.
“Makanya, itu kita duduk bersama dalam rangka pulau ini diarahkan untuk apa, nanti itu hal lain yang akan kita bicarakan, yang pasti pertama penyerahan dulu, saya kira itu yang paling penting,” ungkapnya.
Sementara itu, Pengelola Pulau Kayangan, Reza Ali mengaku, tidak ada yang sulit untuk berbicara soal pengelolaan maupun penyerahan, sebab semua pasti ada solusinya.
“Selalu ada jalan, selalu ada solusi. Sebelum saya dikelola orang dari Singapura,” tutupnya. (*)
