OPINI—Pengaturan sistem keuangan negara, tentu berkaitan dengan pengelolaan sejumlah kekayaan yang dimiliki oleh negara, dan pendistribusiannya di tengah-tengah masyarakat.
Rancangan pengeluaran negara hendaknya fokus pada penjaminan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat secara keseluruhan, orang per orang. Karena, apabila kebutuhan pokok rakyat tidak terpenuhi, maka akan mengantarkan pada kemunduran suatu bangsa dan rakyat tidak produktif.
Fakta APBN
Dalam rancangan APBN, Indonesia selalu bertumpu pada pemasukan dari pajak dan utang. Dimana sumber pemasukan terbesar dari pajak yakni 80% dari total rancangan pendapatan negara. Postur pada tahun 2021 kondisinya lebih parah, belanja sebesar 2.750 triliun didanai dari pajak 1.444,5 triliun, pendapatan non pajak 289,2 triliun dan pembiayaan (utang) 1.006 triliun.
Menteri keuangan menyampaikan bahwa penerimaan pajak pada bulan Juli 2021 telah mencapai Rp557,8 triliun atau 45,4 persen dari target tahun ini.
Pertumbuhan perpajakan sangat tinggi mendekati 5 persen. Besarnya angka pungutan pajak, tentu sangat membebani rakyat. Akibatnya, rakyat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi harga sembako kian melambung tinggi.
Adapun hutang luar negeri Indonesia juga selalu naik dari tahun ke tahun. Tahun 2021, Indonesia memiliki hutang luar negeri sebesar 6.554,56 Trilliun (Merdeka.com 24 juli 2021). Ditambah utang tersembunyi 245, 3 triliun (Kompas.com).
Angsuran hutang luar negeri untuk pembayaran bunga Rp338,8 Trilliun tahun 2020 dan target Rp373,3 trilliun di tahun 2021.
Dengan pembayaran bunga yang sangat besar, sepertinya sulit bagi negara kita untuk lepas dari jeratan hutang. Karena hutang pokok tidak pernah berkurang.
Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola keuangan yang tangguh, yang tidak tergantung pada negara lain.
Jerat Kapitalisme
Secara fisik, negara Indonesia memang sudah merdeka selama 77 tahun. Namun, faktanya masih dalam cengkraman neoliberalisme dan neokapitalisme melalui jeratan utang.
Sejak konferensi meja bundar, Indonesia harus menanggung utang Belanda dengan kompensasi pengakuan kemerdekaan untuk Indonesia. Sampai sekarang Indonesia masih terus memiliki utang.
Indonesia sebagai negara super kaya, harusnya mengantarkan rakyat Indonesia pada taraf kesejahteraan. Namun, sungguh ironi angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Pada Maret 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 10,14 persen atau sekitar 27, 54 juta jiwa (Bisnis.com).
Akibat penerapan sistem kapitalisme dan liberalisasi ekonomi telah membuka jalan bagi negara lain menguasai aset penting negara. Atas nama investasi, para korporasi asing memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam. Sudah bisa dipastikan pengelolaan ini berorientasi keuntungan bagi para investor, dan mengabaikan kepentingan rakyat.
Sumber daya alam Indonesia Sold out dan tidak cukup membayar utang, sehingga APBN sangat mengandalkan pajak. Undang-undang harmonisasi perpajakan mengindikasikan hal tersebut. NIK akan menjadi NPWP, PPN naik, pajak atas sembako dan pajak di bidang pendidikan.
Dengan melihat kondisi ini, seharusnya ada upaya untuk menghentikan cara-cara kapitalis dalam mengendalikan APBN.
Baitul Maal Sistem Keuangan Terbaik
Dalam konsep Islam, Baitul Maal adalah APBN dalam keuangan negara. APBN syariah sangat terkait dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menetapkan tiga sektor ekonomi (kepemilikan individu, umum dan negara) memberikan kontribusi pada APBN. Berbeda dengan sistem kapitalis, yang masuk APBN adalah pajak dan utang.
Prinsip ekonomi Islam menjamin kebutuhan primer rakyat dan memudahkan pemenuhan kebutuhan sekunder. Selanjutnya politik ekonomi Islam akan melahirkan kebijakan keuangan publik yaitu mengatur sumber pendapatan dan belanja.
Sumber tetap pendapatan Baitul maal, diantaranya pengelolaan sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas (tambang emas, migas, batu bara, dll) dan zakat. Sebaliknya, Islam mengharamkan pungutan wajib dari sektor pajak dan pinjaman dengan sistem bunga.
Adapun penyusunan APBN Negara Islam (Baitul Maal) yaitu khalifah (kepala negara) diberikan kewenangan untuk mengelola Baitul Maal berdasarkan syariat dengan memperhatikan kemaslahatan umat. Selanjutnya, khalifah tidak wajib membuat anggaran tahunan. Pengelolaan belanja Baitul Maal dengan paradigma riayah (melayani rakyat) bukan bisnis.
Penerapan Baitul Maal telah terbukti secara empiris memberikan kesejahteraan paripurna dan anti krisis. Gambaran kesejahteraan dalam khilafah dengan konsep Baitul Maal diungkap oleh Ibnu Katsir, Sungguh, di antara para pemimpin kalian ada seorang pemimpin yang memberikan harta secara berlimpah yang tidak terhitung, seseorang mendatanginya dan meminta harta kepadanya.
Lalu pemimpin itu berkata, “Ambillah!” Kemudian orang itu menghamparkan pakaiannya dan pemimpin itu mencurahkan (harta/uang) di atasnya…Orang itu mengambilnya, lalu pergi. (al-Bidâyah wa an-Nihâyah).
Demikianlah keunggulan Baitul Maal sebagai sistem keuangan yang ditetapkan dalam Islam. Wallahu a’lam bisshowab. (*)
Penulis: Irmayanti, S.Pd
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
