MAKASSAR—Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kalimantan Utara (Kaltara) Bastian Lubis mengaku telah terjadi salah pengelolaan APBD di Kaltara yang sebesar Rp2,1 triliun, yang diantaranya bisa dilihat dari masih banyaknya OPD yang kantornya harus mengontrak.
“Saya lihat salah kelola, masih banyak opd provinsi kaltara yang ngontrak,daya ungkit tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bahkan kondisinya apbd provinsi kaltara setara APBD kabupaten yaitu kabupaten Kampar tahun 2022 yakni, Rp2,24 Triliun. Sementara Kaltara Rp2,1 triliun,” ungkapnya, Sabtu (16/4/2022).
Bastian menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kaltara seharusnya bisa lebih besar karena banyaknya potensi yang dimiliki.
“Jadi Inpres nomor 9 tahun 2018 tentang percepatan provinsi kaltara, kedua daerah perbatasan memang provinsi baru yang disana penunjang ibu kota negara baru, kalau dilihat potensi sangat besar diantaranya sumber daya alamnya, mamun kurang dikelola secara maksimal dalam meningkatkan PAD,” sebutnya.
Rektor Universitas Patria Artha ini juga mengaku TGUPP hadir untuk mendorong peningkatan PAD dengan memaksimalkan potensi yang ada, Peningkatan IPM dan lainnya.
“kecendrungan di Kaltara fiskalnya semakin turun, kami TGUPP mau tingkatkan PAD Rp1,8 triliun, contoh kita maksimalkan CSR yang ada masuk ke APBD, pengangkutan bawa batu bara, kayu bisa lewat darat maupun udara tidak kena pajak, apalagi diperberat dengan dana alokasi khusus dari pusat semakin menurun,ini sangat ironis,” tuturnya.
Ia menambahkan evaluasi terhadap pimpinan OPD dan peningkatan kemampuan terus dilakukan agar mindsetnya berubah
“Inilah sebenarnya juga tergantung kadisnya yang harus agresif smart jadi harus ada merubah mindset, karena di sini gini rasio tinggi atau ketimpangan orang kaya dan miskin,” bebernya.
Diduga, lanjutnya, ada oknum menikmati, makanya Ia sarankan Gubernur agar eselon dua di evaluasi dan dipilih dan mereka memilih untuk eselon 3,4 nya agar kompak serta dibuatkan perjanjian kinerja.
“Gubernur sekarang ini diwariskan hutan oleh Gubernur terdahulunya sebesar Rp71 miliar dana bagi hasil yang tidak ada dalam pos, kemudian Rp9 miliar dana BPJS Kesehatan, jadi total Rp80 miliar ini menambah beban,” pungkasnya. (*)
