Beranda » Opini » Ancaman TKA
Ancaman TKA
Opini

Ancaman TKA

Di tengah masih tingginya jumlah pengangguran dan sangat minimnya lapangan pekerjaan, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang nampaknya akan semakin memudahkan masuknya tenaga kerja asing untuk bekerja dan berkarir di negeri ini.

OPINI – Badan Pusat Statistik merilis jumlah pengangguran terbuka di Indonesia hingga Februari 2019 sebanyak 6,82 juta orang. Berarti, hampir sekitar tujuh juta orang saudara-saudara kita di negeri ini yang belum memiliki pekerjaan.

Tidak memiliki pekerjaan berarti tidak memiliki pendapatan. Tidak berpendapatan berarti berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meroket di beberapa tahun terakhir ini.

Perjuangan saudara-saudara kita untuk mendapatkan pekerjaan tidak semudah yang kita bayangkan. Selain minimnya jumlah lapangan kerja yang tersedia, mereka pun harus berkompetisi dan berjibaku, bukan saja dengan anak bangsa sendiri, namun juga dengan para tenaga kerja asing (TKA) yang jumlahnya kian hari kian bertambah banyak saja masuk ke negeri ini.

Data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, jumlah TKA di Indonesia tumbuh sebesar 38,6%.

Pada Desember 2018, tercatat sebanyak lebih dari 95 ribu TKA bekerja di negara ini. Dimana jumlah TKA terbanyak berasal dari China, sebesar 24.804 TKA atau hampir 3% dari total TKA di Indonesia pada tahun 2018. Hal ini pun diakui sendiri oleh sang Menteri, Hanif Dhakiri.

Dan kini, sepertinya perjuangan saudara-saudara kita untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin berat sejak Kemenaker menetapkan Keputusan Menteri Ketengakerjaan (Kepmenaker) Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh TKA pada tanggal 27 Agustus 2019.

Ada 18 kategori jabatan tertentu yang dimaksud dalam kebijakan tersebut, mulai dari bidang Konstruksi, Real Estate, Pendidikan, hingga Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis.

Dan dalam setiap kategori tersebut, terdapat penambahan jumlah posisi jabatan secara signifikan yang bisa diisi oleh TKA dibandingkan dengan beberapa kebijakan sebelumnya.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah seolah-olah telah membangun dan membuka “gerbang istimewa” bagi para TKA.

Bukannya pesimis, namun dampak buruk implementasi kebijakan ini nantinya sudah terbayang di benak kita.

Serbuan gelombang TKA akan mengancam pekerja lokal kita dalam meraih lahan pekerjaan. Mereka akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.

Akan banyak pekerja di berbagai level yang terancam digantikan posisinya oleh para pekerja asing.

Potensi jumlah pengangguran akan semakin meningkat. Dan, ujung-ujungnya tingkat kemiskinan pun akan semakin menjulang tinggi dan tidak terselesaikan.

Peningkatan Kualitas SDM dan Regulasi yang Ketat

Jujur harus kita akui bahwa sebagian kualitas sumberdaya manusia kita memang belum begitu baik pada semua sektor.

Namun hal ini tidak boleh menjadi dalih pemerintah untuk memasukkan TKA dengan begitu mudahnya dan menjadi solusi dalam mengatasi rendahnya kualitas pekerja lokal kita.

Tenaga kerja kita juga memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik dan tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan para TKA, jika saja mereka dibukakan kesempatan yang luas dan mudah untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang relevan dengan bidang kerja mereka.

Untuk itu, seharusnya pemerintah harus lebih fokus dan intens menyelenggarakan kegiatan-kegiatan diklat yang aksesnya mudah dan terbuka untuk diikuti oleh para calon pekerja dan pekerja guna meningkatkan skill dan performa mereka.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah memperketat “rule of game” dalam penerimaan TKA.

Sejumlah syarat dan ketentuan bagi TKA yang ingin mencari kerja di Indonesia harus diperbanyak dan diperberat.

Mulai dari penguasaan bahasa, pengalaman kerja, jangka waktu mukim, hingga berbagai dokumen administrasi mereka harus diperketat, bukan malah dilonggarkan dan semakin dimudahkan.

Dan langkah berikutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah bersikap tegas dan berani menetapkan suatu kebijakan yang menuntut para investor asing agar dapat mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja lokal, bahkan sebaiknya hanya merekrut tenaga kerja lokal dalam kegiatan-kegiatan usaha yang mereka dirikan di negeri ini.

Agar minimal jumlah pengangguran di sekitar wilayah kegiatan investasi asing tersebut dapat berkurang, tercipta transfer pengetahuan dan teknologi secara cepat dan tepat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. (*)

Ancaman TKA
Penulis : Hafiz Elfiansya Parawu
Dosen FISIP
Universitas Muhammadiyah Makassar