OPINI – Natuna bagaikan primadona di mata dunia, khususnya bagi negara yang berambisi untuk memperlebar pengaruh ekonominya. Sebagaimana peristiwa yang banyak dibicarakan belakangan ini, sejak 10 Desember 2019 sebanyak 65 kapal China masuk ke wilayah Laut China Selatan di sekitar pulau Natuna, 63 merupakan kapal ikan dan dua lainnya kapal patroli yang mengawal kapal ikan Cina.

Berawal dari masuknya kapal patroli China tersebut ke wilayah yang diakui Indonesia masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Cina mengklaim bahwa wilayah Laut Cina Selatan (LCS) masih masuk dalam zona Nine Dash Line atau sembilan garis imajener dan terdapat cerita historis sejak terjadinya perang dunia ke II tahun 1947 (CNBC Indonesia, 2/1/2020).

Indonesia memprotes China telah melanggar ketentuan ZEE, juru bicara Kementrian Luar Negeri RRC Geng Shuang mengatakan “Posisi dan Proposisi Cina telah mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS (Konvensasi AS tentang Hukum Laut)” katanya dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (2/1/2020).

“Jadi apakah Indonesia menerimanya atau tidak, fakta objektif bahwa Tiongkok memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan tidak bakal berubah” ujar Geng Shuang seperti dikutip dari Radio Free Asia.

Wilayah LCS ini bukan hanya milik Cina namun terdapat beberapa negara yang memiliki klaim yang tumpah tindih yakni Vietnam, Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina, dan Taiwan. (Sumber: Suara.com)

Pulau Natuna adalah pulau primadona yang memiliki banyak kekayaan akan sumber daya laut yakni ikan sebanyak 504.000 ton ikan, 1.400.386.470 minyak bumi barel, dan 112.356.680.000 barel triliun gas yang melimpah (wikipedia).

Tak heran memang jika pulau ini menjadi rebutan bagi negara-negara lainnya yaitu dengan masuknya 1 kapal Thailand, 4 kapal Amerika, 49 kapal Vietnam, yang terbanyak 65 kapal Cina (CNBC Indonesia, 2/1/2020).

Aneksasi yang dilakukan oleh Cina merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan mimpinya menggenggam dunia.

Aneksasi ini tidak lain merupakan strategi geopolitik yang di antaranya yaitu membuat Terusan Key Result Area (KRI) yang diperkuat dengan adanya penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara the Cina-Thailand Kra Infrastructure Investment and Development dengan Asia Union Group pada tahun 2015 (Sumber: Liputan6).

Strategi geopolitik pertama ini tidak lain sejalan dengan program OBOR (One Belt One Road) yang juga dikenal sebagai “Jalur Sutra Baru” yang sejak 2013 telah direncanakan Presiden Xi Jinping.

Terusan KRI ini menghubungkan dari Samudera Hindia dapat langsung ke LCS tanpa melewati selat Malaka yang berada pada daerah wilayah Malaysia dan Indonesia yang dikendalikan oleh Amerika Serikat.

Strategi geopolitik pertama ini untuk menghidari blokade yang akan dilakukan Amerika Serikat yang sekarang masih bersaing dengan Cina untuk menguasai dunia.

Strategi geopolitik yang kedua yaitu LCS (Laut Cina Selatan) yang merupakan proyek minyak bumi dan gas alam untuk memenuhi penghidupan rakyat China di masa mendatang yang jumlahnya bisa lebih dari 1.3 milyar.

Proyek ini juga untuk mempersiapkan perang dalam rangka mewaspadai serangan musuh, dengan adanya persaingan ekonomi dengan Amerika Serikat mau tidak mau China harus mempersiapkannya, karena tentu saja Amerika Serikat tidak akan tinggal diam dengan strategi-strategi yang dilakukan Cina yang tentunya akan merugikan pihak Amerika Serikat.

Maka dari itu demi menggapai mimpinya mau tidak mau Cina harus mempersiapkan cadangan minyak bumi dan gas alam ini untuk memenuhi kebutuhan perang nantinya.

Faktor pendorong adanya persaingan antara dua bangsa ini tidak lain adalah cinta kepemimpinan dan kebanggaan, serta adanya dorongan manfaat material yang bisa diambil. Maka dari itu tidak heran jika mereka berlomba-lomba untuk menggapai cita-citanya menguasai dunia.

Aneksasi China di Pulau Natuna
Courtesy reseauinternational.net
Mengapa Aneksasi Ini Bisa Terjadi?

Terkait kekuatan militernya, Indonesia menempati posisi ke-16 dari 137 negara dengan indeks 0,2804 (0,0000 adalah indeks sempurna) menurut Global Fire Power. Angkatan laut Indonesia memiliki 8 frigate, 24 corvet, 5 kapal selam, 139 kapal patroli, dan 11 pangkalan perang (Sumber: Tirto).

Sekalipun posisi ini masih sangat jauh di bawah posisi Cina, namun setidaknya negeri ini masih memiliki peluang untuk mengentikan tindakan arogan Cina yang ingin menguasai perairan Natuna.

Namun, walau kekuatan militernya terbilang cukup kuat namun terdapat faktor yang menyebabkan kapal ikan Cina dapat masuk dengan leluasa di perairan Natuna yakni kebijakan yang dihasilkan oleh orang-orang yang memegang kekuasaan.

Nyatanya, para pejabat yang bersinggungan langsung dengan kasus ini tak menunjukkan sikap tegas untuk menghentikan aneksasi yang dilakukan China.

Seperti yang dikutip dari laman cnbcindonesia.com, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menyatakan kalimat yang kontroversial.

“Ya saya kira bagaimanapun China adalah negara sahabat,” kata Prabowo di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/20).

Senada dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, “Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu.”

Ironis, di saat kedaulatan negara sedang dipertaruhkan, para penguasa nyatanya tak sanggup menunjukkan nyalinya untuk melawan tindakan arogan penjajah ini.

Indonesia justru menunjukkan kelemahannya dalam menjaga kekayaan dan batas teritorial negara. Lantas, di manakah suara “NKRI harga mati” kini berada?

KRI Imam Bonjol (kiri) memeriksa kapal nelayan berbendera China, Han Tan Chou (kanan), di perairan dekat Kepulauan Natuna, 17 Juni 2016. (Foto: Reuters)
Menakar Solusi Tuntas untuk Natuna

Seluruh fakta ini semakin memperjelas bahwa Indonesia kini tengah dicengkeram erat oleh ambisi kapitalis. Umat seolah tak lagi memiliki pelindung sebab pemimpin yang seharusnya meleindungi mereka kini berwatak oligarki yang hanya tunduk pada kepentingan kapitalisme.

Bahaya besar mengintai negeri, terlebih jika Cina kelak benar-benar berhasil membuka jalur pelabuhan. Tentunya Cina tidak hanya mengusai pelabuhan tersebut bahkan akan memasukkan paham-paham mereka, serta akan mengakibatkan perekonomian Indonesia melemah.

Kapitalisme tentunya akan senantiasa memenuhi nafsunya, serakah, dan abai akan kemaslahatan umat dan kerusakan yang akan ditimbulkan, nafsu kapitalisme hanya mengarah pada materi semata dengan menguasai hajat publik, seperti investasi yang berbentuk kerjasama hanyalah strategi untuk menghisap kekayaan alam.

Berbeda dengan Islam yang memiliki pandangan khas dalam memperhatikan kemaslahatan umat yang tentunya diinginkan oleh setiap manusia. Menjaga perbatasan negeri sangatlah penting dalam kacamata politik pertahanan Islam.

Allah SWT berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 200

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Arab-Latin: Yā ayyuhallażīna āmanuṣbirụ wa ṣābirụ wa rābiṭụ, wattaqullāha la’allakum tufliḥụn

Terjemah Arti: Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.

Hal senada juga diajarkan dalam hadits riwayat Muslim “Ribath (menjaga perbatasan wilayah Islam) sehari semalam lebih baik dari pada puasa sunnah dan shalat sunnah sebulan penuh, dan jika seorang murabith mati di tengah ia melakukan ribath, maka amal perbuatannya itu akan terus berpahala, dan ia diberikan rizqinya di surga kelak, serta tidak ditanya di dalam kubur (oleh malaikat munkar dan nakir).”

Tidak hanya menjaga perbatasan saja, Indonesia juga harus memutuskan perjanjian-perjanjian batil yang telah dilakukan antara China dan Indonesia serta menunjukkan kedaulatannya bahwa Indonesia mampu. Namun memutuskan perjanjian ini tidaklah mudah jika umat tidak bersatu.

Selain itu, militerpun harus ikut andil dalam hal ini. Sudah saatnya kaum muslimin menyadari bahwa mereka membutuhkan penguasa sejati, bukan sekadar penguasa oligarki yang tunduk pada negeri penjajah.

Hanya dengan Islam kedaulatan negeri dapat terwujud secara utuh dan dengan Islam pula kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara dapat diraih. (*)

Penulis: Fajrianti Halik
Email: [email protected]